Bantul (Antara) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengakui kurangnya minat guru sekolah dasar (SD) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu menjadi kepala sekolah (kepsek).
"Banyak sekali yang tidak mau menjadi kepsek, kami tidak tahu pasti alasannya, tanyakan ke mereka," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Totok Sudarto di Bantul, Jumat.
Menurut dia, kurangnya minat guru PNS menjadi kepsek SD itu terlihat dari sebanyak 60 SD di Bantul hingga akhir 2016 mengalami kekosongan posisi kepsek, bahkan ketika dinas itu membuka pendaftaran pada akhir 2016, hanya diikuti 29 orang.
Ia mengatakan ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab kurangnya minat guru PNS jadi kepsek, di antaranya karena tunjangan kesejahteraan daerah yang dinilai sedikit sementara beban kerjanya berat.
"Mungkin saja, dan memang sudah ada yang kami panggil di kantor namun menangis tidak mau itu ada, terus ada yang sudah dipanggil sampai LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) ternyata tidak datang," katanya.
Menurut dia, beban tugas yang harus diampu kepsek sangat berat dibanding guru biasa, sementara perbedaan insentif yang diberikan kepada guru biasa dengan kepsek SD hanya sekitar Rp121.000.
Sementara itu mengenai keksongan posisi kepsek di 60 SD, menurut dia juga karena ada moratorium pengangkatan PNS. Jumlah guru PNS di Bantul makin menyusut karena sebagian memasuki masa pensiun dan beberapa meninggal.
"Kalau guru PNS tidak ditambah, siapa yang mau jadi kepsek, karena jumlah guru SD PNS di Bantul tinggal 50 persen. Kalau dalam satu sekolah dulunya guru PNS ada delapan, sekarang tinggal empat," katanya.
Totok mengatakan sebagai solusi dalam mengatasi sementara atas kekurangan posisi kepsek itu, Disdikpora memerintahkan kepsek sekolah terdekat mengampu posisi kepala sekolah yang kosong.
"Solusinya, kepsek diampu oleh kepsek tetangga yang terdekat. Dan sampai sekarang belum ada dampak yang berarti, hanya memang dampaknya kepsek ribet harus urus sana-sini," katanya.
(KR-HRI)
Berita Lainnya
Anggaran Rp99,5 triliun untuk bayar THR-gaji ke-13 ASN
Jumat, 15 Maret 2024 20:05 Wib
Perangkat desa dan honorer tak dapat THR
Jumat, 15 Maret 2024 19:45 Wib
ASN bahagia, THR-gaji ke-13 PNS cair 100 persen
Jumat, 15 Maret 2024 17:10 Wib
THR ASN tahun 2024 cair penuh, ungkap Menkeu
Rabu, 6 Maret 2024 3:12 Wib
Pemkab Sleman melakukan penyerahan SK pengangkatan PNS
Kamis, 1 Februari 2024 22:47 Wib
Baznas Kulon Progo menyalurkan bantuan sembako kepada 364 warga KPM
Rabu, 17 Januari 2024 18:56 Wib
Istana bantah isu jika Probowo-Gibran menang, Jokowi angkat jutaan PNS
Selasa, 16 Januari 2024 15:14 Wib
Pemerintah rekrut 2,3 juta ASN talenta digital
Selasa, 16 Januari 2024 13:43 Wib