Jogja (Antara) - Isu gender dan inklusi sosial penting dalam proses pembangunan nasional, kata peneliti dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Alimatul Qibtiyah.
"Pembangunan infrastruktur di Indonesia sering mengalami kegagalan karena masih awamnya pemahaman terhadap perubahan paradigma dan kepekaan terhadap keberadaan gender dan inklusi sosial," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Oleh karena itu, kata dia, perlu dibangun paradigma yang utuh tentang isu gender dan inklusi sosial dalam menerapkan kebijakan pemerintah.
Selain itu, menurut dia, perhatian terhadap gender dan perspektif inklusi sosial dalam penelitian dan pendidikan di perguruan tinggi juga diperlukan.
"Bagaiamana hasil penelitian itu dapat digunakan sebagai acuan program kegiatan. Dengan demikian akan ada sinergi antara riset dan dunia kehidupan nyata," kata pengurus Kalijaga Institute for Justice (KIJ) itu.
Ia mengatakan penelitian itu bertujuan untuk visibilitas perempuan, anak, dan masyarakat marjinal lainnya. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan secara partisipatif dan tidak berjarak.
Dengan demikian, menurut dia, seluruh langkah penelitian tersebut didasari oleh pemahaman yang kuat tentang pengelolaan pengetahuan untuk perubahan yang inklusif.
Langkah penelitian itu mulai dari desain, pendekatan, metode pengumpulan data, cara membaca dan menganalisis data, membuat rekomendasi dan kesimpulan.
"Hal itu untuk mendukung keberadaan gender dan inklusi sosial sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembangunan nasional," kata Alimatul.
(B015)
Berita Lainnya
UII Yogyakarta: Jokowi agar tetap menjadi teladan praktik kenegarawanan
Jumat, 2 Februari 2024 0:43 Wib
Srikandi BUMN mengajak UII tingkatkan keterwakilan perempuan di BUMN
Senin, 17 Juli 2023 17:20 Wib
Rektor UII menekankan resiliensi siber di era transformasi digital
Senin, 19 Juni 2023 23:32 Wib
Rektor UII mendesak MK pertahankan sistem pemilu terbuka
Rabu, 14 Juni 2023 4:56 Wib
Rektor UII: Kontestasi politik jangan menonjolkan identitas
Kamis, 11 Mei 2023 22:13 Wib
BKSPTIS meminta Permen PAN-RB soal peran fungsional dosen dikaji ulang
Selasa, 11 April 2023 12:08 Wib
Pemkab Kulon Progo menggandeng 10 perguruan tinggi atasi kemiskinan
Selasa, 7 Maret 2023 14:37 Wib
PSHK UII: KPU tak perlu laksanakan putusan PN Jakarta Pusat
Sabtu, 4 Maret 2023 8:08 Wib