Rabu, 26 April 2017

Satpol PP siapkan SP menindaklanjuti temuan BPK

id Reklame
Satpol PP siapkan SP menindaklanjuti temuan BPK
Penertiban Petugas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan penertiban di sebuah rumah makan khas padang karena belum memiliki izin gangguan dan izin reklame. Foto ANTARA/Eka Arifa. ()
Yogyakarta, (Antara Jogja) - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menyiapkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame yang masuk dalam daftar temuan BPK setelah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016.

"Tentu akan kami proses dengan mengeluarkan surat peringatan (SP) terlebih dulu dan melihat bagaimana tanggapan mereka setalah menerima SP," kata Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, jika pemilik atau penyelenggara reklame memiliki itikad baik dengan membayarkan pajak, maka Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan melakukan langkah lebih lanjut yang bisa berujung pada penertiban papan reklame.

"Jika SP sudah dikirimkan berkali-kali namun tidak ada tanggapan atau itikad baik, maka bisa saja kami melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ada," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui Pemerintah Kota Yogyakarta berpotensi tidak dapat merealisasikan pendapatan dari pajak reklame sebesar Rp953,2 juta pada tahun anggaran 2016 karena reklame tidak berizin atau habis masa izinnya.

BPK mencatat ada pelanggaran dilakukan di 13 titik reklame yang dimiliki oleh delapan perusahaan penyelenggara reklame.

Sebanyak delapan reklame berada di Jalan Abu Bakar Ali dan sisanya berada di ruas jalan lain seperti Jalan Magelang, Jalan Pasar Kembang, Jalan RE Martadinata dan Jalan Jogonegaran.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo mengatakan temuan BPK atas pengelolaan pajak reklame tersebut disebabkan adanya peralihan peraturan daerah.

"Harapannya, bukan karena pemilik reklame sengaja tidak membayarkan pajaknya. Tetapi karena ada peralihan peraturan," katanya yang akan berusaha menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.

Sementara itu, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota Yogyakarta membuka data mengenai reklame yang tidak taat pajak.

"Kami mendorong pemerintah untuk membuka data mengenai penyelenggara reklame yang tidak membayar pajak sebagai bentuk transparansi dan akubtabilitas. Jangan ada kesan ditutup-tutupi. Siapapun pemilik reklame, harus menaati aturan. Jika tidak, maka harus ditindak," katanya.***3***

(E013)

Editor: Victorianus Sat Pranyoto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga