Semarang (Antara) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui belum bisa menggratiskan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan terkait dengan transisi peralihan kewenangan.
"(Biaya pendidikan SMA/SMK) belum bisa betul-betul gratis," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis.
Ganjar menyebutkan, harapan masyarakat agar biaya pendidikan SMA/SMK yang sekarang menjadi kewenangan provinsi bisa gratis itu belum bisa dikabulkan karena kemampuan keuangan pemerintah provinsi belum memungkinkan.
"Kalau anggaran kita mampu, semua akan diatur, saat ini GTT (guru tidak tetap) yang ramai sudah diatur, yang PTT juga sudah diatur," ujarnya.
Menurut Ganjar, masyarakat sebenarnya dapat mengambil peran untuk menyukseskan dunia pendidikan sebab suksesnya dunia pendidikan, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
"Sebenarnya boleh ada partisipasi dari masyarakat, contohnya SMA Negeri 1 Subah sudah sejak dulu ada iuran tiap bulan Rp124.000 bagi yang mampu, Rp80.000 bagi yang kurang mampu, dan yang tidak mampu 'free', jadi semacam subsidi silang," katanya.
Kendati demikian, uang partisipasi untuk biaya pendidikan itu sering disebut sebagai pungutan oleh masyarakat dan hal itu kemudian menjadi salah karena sekolah dianggap memungut.
"Dikira pungutan liar, padahal tidak liar karena ditentukan komite, maka saya titip, begitu ada keputusan komite, maka wajib hukumnya kita menyosialisasikan ke seluruh orangtua dan wali murid sehingga mereka bisa paham," ujarnya.***4***(KR-WSN)
