Pemkab dorong pembentukan BUMDes kembangkan potensi lokal

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan mengembangkan potensi lokal supaya menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kepala Bidang Perekonomian Setda Kulon Progo Nur Wahyudi di Kulon Progo, Kamis, mengatakan dari 87 desa, baru 54 desa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Unit usaha yang dikembangkan BUMDes masih di sektor jasa keuangan atau simpan pinjam. Hal ini dikarenakan melanjutkan LKM yang diakusisi menjadi salah satu unit usaha BUMDes," kata Nur Wahyudi.

Selain bergerak di sektor jasa keuangan, lanjut Nur Wahyudi, unit usaha yang dikembangkan BUMDes yakni jasa persewaan traktor yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten di delapan desa. Selain itu, ada dua unit usaha budi daya udang di Desa Jangkaran Kecamatan Temon dan Desa Banaran Kecamatan Galur.

Ia mengatakan pihaknya juga telah menginisasi supaya BUMDes juga bergerak di jasa fotokopy dan unit perdagangan dengan membentuk wadah "rumah pangan kita" bekerja sama dengan Bulog dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.

"Rumah pangan kita sudah kami inisiasi sejak 2016. Ada 61 BUMDes yang diundang dalam sosialisasi yang diadakan Bulog. Kami masih belum mengetahui jumlah desa yang mengembalikan formulir pengembangan rumah pangan kita dengan menyediakan kebutuhan pokok," kata Nur Wahyudi.

Nur Wahyudi mengatakan pihaknya juga menginisasi supaya BUMDes mengelola desa wisata bekerja sama dengan kelompok sadar wisata.

Namun demikian, ia meminta BUMDes tidak tergesa-gesa bergerak di sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan desa wisata sudah dikelola oleh pokdarwis atau masyarakat, sehingga perlu hati-hati supaya tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

"Itu perlu peningkatan dan profesionalisme pengelola BUMDes," katanya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Muhyadi mendorong BUMDes mengembangkan potensi lokal yang belum dikelola masyarakat. Hal ini dalam rangka menggerakkan perekonomian perdesaan.

Saat ini, pemerintah tingkat desa memiliki anggaran yang besar dan memiliki kewenangan besar. Sehingga, perlu ada profesionalisme menggerakkan ekonomi masyarakat.

"BUMDes yang berkembang di masyarakat harus menggerakkan ekonomi dan potensi lokal," katanya.

(KR-STR)