Pemkab buat cetak biru pengembangan kawasan selatan

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat cetak biru rencana pengembangan kawasan selatan, seiring pembangunan bandara, pabrik pasir besi, dan pelabuhan Tanjung Adikarto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara di Kulon Progo, Kamis, mengatakan saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pariwisata membuat cetak biru pengembangan dan penataan kawasan selatan.

"Saat ini, kami sedang meninjau kembali penataan kawasan selatan dengan adanya bandara, pasir besi, Tanjung Adikarto, adanya tambak di sisi barat dan timur. Kemudian adanya pertanian lahan pasir, sehingga penataan kawasan selatan harus dituangkan dam cetak biru," kata Astungkara.

Ia mengatakan hal terpenting dalam cetak biru kawasan selatan, yakni adanya bandara. Selama dua minggu terakhir, cetak biru dikebut sehingga segera selesai.

Garis besar cetak biru kawasan selatan yakni bagaimana mempertahankan kawasan wisata tetap dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Hal yang berkaitan dengan pehanan gelombang akan dikembangkan penanam cemara udang dan mangrove.

"Wilayah bandara harus dibicarakan antara Angkasa Pura I, Pemda DIY dan Pemkab Kulon Progo terhadap penataan kawasan pantai sepanjang kawasan bandara," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo Sihabdudin menilai perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pawisata di wilayah ini kurang bagus dan kurang bermutu.

Ia mengatakan penataan pariwisata, khususnya perencanaan pembangunan pariwisata belum sesuai standar internasional.

"Pembangunan dan pengembangan pariwisata kurang berkelas dan kurang bermutu. Perencana tidak mampu membuat objek wisata yang berkelas internasional dalam rangka mendukung bandara," kata Sihabudin.

Menurut dia, potensi objek wisata di Kulon Progo sangat bagus. Namun, belum ada keseriusan dalam pengembangannya. Pemkab bekerja sebatas normalitas.

Saat ini, ada tujuh objek pariwisata yang beretribusi yang menyumbang pendapatan asli daerah sebesar Rp2 miliar. Seharusnya, PAD sektor pariwisata sebesar Rp5 miliar adalah hal yang mudah.

Dinas Pariwisata belum mengelola parkir kendaran. Parkir sangat potensial menjadi sumber pendapatan daerah.

"PAD pariwisata paling banyak disetor dari Pantai Glagah. Artinya, pemkab belum optimal menjadikan pariwasata sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan sumber PAD," katanya.

(KR-STR)