Bupati : Sleman miliki 21 BUMDes berbagai usaha

Sleman (Antara) - Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Purnomo, mengungkapkan di wilayah setempat saat ini telah ada sebanyak 21 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan berbagai jenis usaha yang digeluti.

"Saat ini di Kabupaten Sleman telah memiliki 21 BUMDes yang bergerak di berbagai jenis usaha," kata Sri Purnomo saat menerima kunjungan Badan Legislasi DPR di Sleman, Jumat.

Menurut dia, 21 BUMDes tersebut berada di Kecamatan Cangkringan, Turi, Berbah, Sleman, Kalasan, Prambanan, Pakem, Ngaglik, Gamping, Seyegan dan Kecamatan Godean.

"Jenis usaha yang dikembangkan masing-masing BUMDes tersebut bervariatif, sesuai dengan potensi ekonomi tiap desa," katanya.

Ia mengatakan, keberadaan BUMDes tentu berimplikasi positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat, diantaranya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

"BUMDes juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena keberadaannya membuka peluang kerja bagi masyarakat, serta mendorong berkembangnya perekonomian desa," katanya.

Sri Purnomo mengatakan, jika merujuk pada unit usaha yang dijalankan, misal pada sektor pariwisata tentu keberadaannya juga akan turut mendongkrak sektor usaha atau jasa lainnya.

"Pada masa awal sosialisasi BUMDes di Kabupaten Sleman dilakukan strategi rintisan dengan pemberian stimulan modal yang digunakan untuk operasional serta pembinaan keterampilan pelaku BUMDes," katanya.

Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI juga didampingi dari Kementerian Desa dan BPK RI yang menyampaikan paparan mengenai pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pimpinan rombongan Baleg DPR RI Arif Wibowo menyampaikan, Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki banyak hal yang belum diketahui masyarakat.

"Hal inilah yang mendorong anggota DPR RI bersama badan legislasi DPR RI mengadakan audiensi dengan jajaran Pemkab Sleman," katanya.

Menurut dia, undang-undang tentang desa membawa banyak konsekuensi termasuk administrasi dalam keuangan yang berkaitan dengan pemberian dana desa dari pemerintah pusat.

"Dana yang mengalir ke desa juga banyak yang menuntut akuntabilitas pengelolaan keuangan desa," katanya.

Pelaksanaan sosialisasi dipandu Sekda Kabupaten Sleman Sumadi, dengan peserta dari kepala dinas instansi terkait serta camat dan kepala desa se Kabupaten Sleman.

(V001)