Penerintah pusat diharapkan tidak pangkas anggaran

Gunung Kidul, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah pusat tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk 2017 karena akan berdampak terhadap program pemkab.

Bupati Gunung Kidul Badingah di Gunung Kidul, Senin, mengharapkan tidak ada penundaan seperti yang terjadi pada tahun lalu.

Menurut dia, pemangkasan atau penundaan anggaran mengakibatkan sejumlah program kerja terpaksa tidak dilakukan sehingga pelayanan agak tergannggu meski tidak begitu signifikan dirasakan masyarakat secara langsung.

"Semoga perekonomian segera membaik, dan apa yang terjadi pada 2016 tidak lagi terjadi," harapnya.

Badingah mengatakan dana yang terpotong meliputi dana alokasi khusus (DAK) fisik, tunjangan sertifikasi guru hingga penundaan dana alokasi umum (DAU). Namun demikian, semua keputusan ada pada pemerintah pusat, daerah hanya melaksanakan saja.

"Kami hanya bisa berharap karena semua itu bergantung pada pemerintah pusat," katanya.

Sementara Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunung Kidul Putro Sapto Wahyono mengungkapkan sampai saat ini belum ada informasi mengenai penudaan transfer dari pusat.

"Belum ada informasi, nanti jika ada akan ada surat resmi dari pusat," katanya.

Ia mengatakan tahun lalu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/2016, pemerintah melakukan penundaan transfer DAU ke daerah selama empat bulan mulai dari September hingga Desember. DAU Rp68,8 miliar yang sempat ditunda pemerintah pusat 2016. Namun pemerintah pusat mentranser uang pada Januari 2017.

"Total yang diterima yakni Rp68,8 miliar, dan transfer ini sudah tidak ada anggaran yang ditunda dari pemerintah pusat," katanya. ***3***

(KR-STR)