Legislator: penggunaan danais belum melibatkan masyarakat

id danais

Legislator: penggunaan danais belum melibatkan masyarakat

Ilustrasi (Foto Istimewa) (istimewa)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati menilai perencanaan penggunaan dana keistimewaan belum melibatkan masyarakat.

"Hal ini perlu pembenahan tata nilai di masyarakat," kata Akhid dalam Forum Diskusi Dewan Kebudayaan di Kulon Progo, Rabu.

Ia mengatakan persoalan kebudayaan di Kulon Progo lainnya, yakni jumlah cagar budaya bergerak dan tidak bergerak paling sedikit dibandingkan daerah lain di DIY. Cagar budaya di Kulon Progo didominasi peninggalan masa klasik, Islam, dan kolonial.

"Berdasarkan letak geografis dan minimnya situs dan cagar budaya menunjukan Kulon Progo jauh dari peradaban kerajaan atau keraton," katanya.

Selanjutnya, banyaknya situs dan cagar budaya yang tidak teurus tersebar di seluruh wilayah Kulon Progo.

"Sampai saat ini, belum ada penerjemah situs atau filosofi, serta historis yang bisa dijual. Sehingga situs atau cagar budaya tidak terawat. Seharusnya, situs dan benda cagar budaya menunjang dan berkembang bersamaan sektor pariwisata," katanya.

Untuk itu, Akhid berharap adanya pendataan dan perawatan situs dan cagar budaya. Kemudian, perlu adanya reorientasi pemahaman visi budaya agar visualisasi budaya tidak hanya sekedar pertunjukan atraktif, namun bisa menginternalisasi pemahaman tata nilai budata masyarakat yang baik.

"Pemkab harus mendorong dan membina kesenian baik seni tradisional maupun seni yang bersifat agamis agar bisa berkembang dengan baik dan menjadi ikon budaya di Kulon Progo," harapnya.

Sekretaris Dewan Kebudayaan Kulon Progo Marwanto mengatakan Pemkab Kulon Progo harus memiliki peta potensi budaya. Hal ini sebagai acuan dalam pengembangan potensi lokal dalam mendukung pembangunan.

"Dalam waktu tiga tahun ke depan, Kulon Progo akan berubah seiring pembangunan bandara. Jangan sampai kita gagap dan kita ketinggalan. Untuk itu, pemkab harus menyiapkan sumber daya manusia dan melibatkan dalam pembangunan yang berbasis budaya," harapnya.

(KR-STR)