Kulon Progo (Antara Jogja) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai pemerintah kabupaten tidak mampu menangkap peluang perkembangan pariwisata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
Ketua FPKB DPRD Kulon Progo Sihabudin di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan peningkatan kunjungan wisata yang cukup drastis seharusnya berbanding lurus dengan meningkatnya retribusi tempat rekreasi, namun justru target ini tidak tercapai.
"Kami menilai pemkab harus melakukan koreksi arah pengembangan kebijakan pariwisata. Pemkab harus merumuskan langkah-langkah strategis sektor pariwasata," kata dia.
Ia mengatakan perkembangan objek wisata baru yang dikembangkan oleh masyarakat sangat banyak. Masyarakat mulai sadar bahwa pariwisata dapat menggerakkan ekonomi mereka, namun pemkab justru tidak menangkap peluang ini.
Objek wisata baru yang dikembangkan masyarakat seperti di Kecamatan Panjatan, Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang yang jumlahnya mencapai puluhan.
"Kami minta pemkab memberikan fasilitas infrastruktur pendukung kepada objek wisata baru supaya lebih berkembang lagi. Kalau tidak mampu mendongkrak PAD sektor pariwisata, setidaknya menggerakan ekonomi masyarakat," katanya.
Selain itu, Sihabudin mengatakan rendahnya derajat otonomi fiskal menunjukkan ketidakmampuan daerah melaksanakan otonomi, karena hal tersebut seharusnya penyelenggara pemerintahan harus bekerja keras meningkatkan PAD dengan menemukan potensi-potensi baru PAD.
Selanjutnya, menetapkan target PAD sesuai dengan potensinya. Misalnya target pajak mineral bukan logam target yang ditentukan masih sedikit dibanding potensinya.
"Peningkatan metode untuk pemungutan pajak dan retribusi untuk menghindari kebocoran," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara mengatakan minimnya retribusi pariwisata sangat logis. Sejauh ini, objek wisata Kalibiru belum masuk sebagai objek wisata yang ditarik retribusi dan masuk dalam peraturan daerah, sehingga pemkab belum menarik retribusi secara sembarangan.
Kemudian, ada beberapa persoalan tambang, dulu mampu menyumbang retribusi sekarang berkurang. Pajak reklame juga mengalami penurunan.
"Penurunan pencapaian pajak bukan disengaja, namun karena ada kebijakan-kebijakan yang berakibat pada pajak," katanya.
(U.KR-STR)
Berita Lainnya
Menparekraf: BPOLBF tambah wawasan "new economy" pariwisata
Kamis, 28 Maret 2024 7:07 Wib
PT PLN suplai listrik RS dukung destinasi wisata medis gaet turis
Selasa, 26 Maret 2024 14:01 Wib
Tarik turis Singapura, BPOLBF-Garuda Indonesia adakan famtrip
Senin, 25 Maret 2024 18:50 Wib
Dispar Gunungkidul mendukung pembangunan Kelok 18 tumbuhkan pariwisata
Senin, 25 Maret 2024 16:19 Wib
Sleman mengikuti pameran promosi wisata di Malaysia
Senin, 25 Maret 2024 13:08 Wib
Pemerintah menetapkan 14 PSN baru sektor pariwisata-kesehatan
Minggu, 24 Maret 2024 19:50 Wib
Promosikan pariwisata, Bali dijadikan lokasi dan latar film
Minggu, 24 Maret 2024 14:54 Wib
Kuliner merupakan kekuatan pariwisata Sumatera Barat
Minggu, 24 Maret 2024 0:20 Wib