HNSI mengharapkan pemerintah membantu sarana prasarana nelayan

Bantul (Antara Jogja) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mengharapkan pemerintah membantu memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana nelayan guna mendukung pembangunan industri perikanan di Tanah Air.

"Dalam Sarasehan Nasional tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Industri Perikanan di Jakarta baru-baru ini banyak saran, termasuk sarana dan prasarana kelautan yang perlu diperbaiki," kata Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu.

Saat memberikan pengarahan pada Puncak Peringatan HUT Ke-44 HNSI di Pantai Depok Bantul, Yussuf mengharapkan bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa mengabdikan untuk kepentingan dan kerja sama dengan nelayan.

Ia menjelaskan, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-44 HNSI, semua pengurus DPD HNSI selenggarakan Sarasehan Nasional di Jakarta, kemudian dalam dua hari sebelumnya mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan puncaknya pada Minggu di Pantai Depok Bantul.

"Hasil sarasehan sudah kami buatkan rekomendasi, pada intinya walaupun masalah klasik, nyatanya KUR (kredit usaha rakyat) itu masih sulit diakses, dari bank juga minta agunan, sementara kapal tidak bisa jadi agunan," katanya.

Selanjutnya masalah BBM (bahan bakar minyak, sebab, kata dia, sekitar 40 sampai 70 persen operasional nelayan itu bahan bakar, sementara tidak semua sentra sentra nelayan terdapat sarana seperti stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan (SPBN).

"Makanya kami dorong Menteri ESDM dan Direktur Pertamina untuk perbanyak SPBN di sentra-sentra nelayan, karena dari yang dibutuhkan sekitar 2.000 SPBN, sampai saat ini yang ada baru sekitar 200an SPBN," katanya.

Kemudian sarana dan prasarana perikanan, anggaran memang sudah digelontorkan untuk kepentingan nelayan, tetapi masih minim, sehingga mohon sarana prasarana seperti pelabuhan perikanan, dermaga, pasar-pasar ikan, tempat pelelangan ikan, pabrik es juga diperhatikan.

Ia mengatakan, sebab menyinggung negara Jepang yang panjang pantainya hanya sepertiga dari Indonesia mempunyai sekitar 3000 pelabuhan perikanan, sedangkan di Indonesia jumlah pelabuna perikanan sekitar 500-an.

"Jadi perlu juga kerja keras dari pemerintah, dalam hal ini dari KKP, Kemenetian Perhubungan dan Kemenko Maritim untuk bergandengan tangan membangun sarana prasarana untuk kepentingan nelayan dan industri perikanan," katanya.

(T.KR-HRI)