Kemenhub kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian

id Kemenhub kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kemenhub kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian

Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi, DOK (Foto Antara/Victorianus Sat Pranyoto)

Jakarta (Antara) - Kementerian Perhubungan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

"Saya bersyukur Kemenhub mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk keempat kalinya. Saya mengapresiasi tim BPK yang telah secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2016 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat.

Budi menjelaskan bahwa Kemenhub telah membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat rencana aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited (diaudit)," tuturnya.

Rencana Aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK, yaitu mengadakan pelatihan kepada kantor/Satker terkait Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset; meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal).

Berikutnya, melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian.

Rencana aksi tersebut disusun sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Budi menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.

"Tentunya Kemenhub akan terus berupaya agar kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan dalam periode selanjutnya," katanya.
***1*** (J010)

Pewarta :
Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024