Pemkab Bantul diminta evaluasi keberadaan BUMD

id bantul

Pemkab Bantul diminta evaluasi keberadaan BUMD

Kabupaten Bantul (Foto Istimewa) (istimewa)

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat mengevaluasi keberadaan badan usaha milik daerah karena belum memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan asli daerah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul Setiya di Bantul, Jumat, mengatakan selama ini komparasi yang dilakukan pemda hanya dengan membandingkan pendapatan BUMD tahun terakhir dengan tahun sebelumnya.

"Asal sudah naik sudah dianggap kinerjanya baik, padahal saat kita komparasi dengan PAD secara keseluruhan, kontribusinya jauh banget. Bupati perlu melakukan evaluasi atas keberadaan BUMD Bantul," katanya.

Menurut dia, kalaulah diperlukan langkah revolusioner terhadap keberadaan BUMD di Bantul tidak menjadi masalah, karena indikator kinerja utama BUMD adalah besaran deviden yang disetor sebagai PAD ke kas daerah.

Setiya mengatakan, realisasi PAD Bantul 2016 yang mencapai Rp404 miliar dari target sebesar Rp373 miliar atau surplus sebesar Rp31 miliar (108 persen), perlu mendapat apresiasi karena pasti diraih dengan kerja keras.?

Namun demikian, kata dia, bila dilihat sektor pemberi kontribusi, mayoritas dari sumber pendapatan lain-lain yang sah Rp223 miliar atau separuh lebih yang komponen utama dari sektor ini adalah dari RSUD Bantul dan BPJS.
?
"Padahal kita kan tahu, RSUD semestinya dominan unsur pelayanan, bukan semata-mata cari keuntungan. Semestinya BUMD yang berorientasi profit, sehingga mereka yang bisa lebih ditekan untuk setor deviden lebih besar sebagai PAD," katanya.

Ia mengatakan, sementara PAD dari sumber pendapatan yang dipisahkan hanya sebesar Rp21 miliar itupun 80 persen disumbang oleh BPD DIY yang notebene BUMD-nya Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Kemudian yang dari BUMD Bantul sekitar Rp4 miliar, itupun yang Rp3,5 miliar dari Bank Bantul. Jadi PDAM dan Aneka Dharma kontribusinya sangat kecil dibanding keseluruhan sektor pendapatan yang dipisahkan, apalagi dibanding dari RSUD.

"Saya kira ini data yang bicara, kita bisa mengambil opini atas data tersebut. Dan data ini bisa menjadi bahan evalusai sekaligus untuk perbaikan ke depan," katanya.
KR-HRI
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024