Selain dari kalangan peneliti, sebanyak 600 peserta yang hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) RI itu juga berasal dari pemangku kebijakan serta pelaku usaha dari berbagai negara seperti Australia, Vietnam, Laos, Bangladesh, Finlandia, dan Nigeria.
"Pertemuan ini untuk memperbarui semua hasil penelitian tentang hutan yang bisa kita arahkan untuk keberlanjutan fungsi hutan dan bisa memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK, Henry Bastaman seusai pembukaan acara itu.
Henry berharap hasil penelitian yang akan dipaparkan oleh para peneliti dari berbagai negara itu bisa menjadi bahan informasi untuk diterapkan di Indonesia.
Menurut dia, Konferensi International Union of Forest Research Organization (Iufro) -International Indonesia Forestry Researchers (Inafor) 2017 yang mengangkat tema "Promoting Sustainable Resources From Plantations for Economic Growth and Community Benefits" itu sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini, yakni memberikan akses hutan untuk kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
"Kami bisa tukar menukar informasi hasil penelitian mengenai bagaimana memastikan hutan bisa diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi tanpa merusak hutan," tuturnya.
Menurut dia, satu di antara negara yang menjadi perhatian Kementerian LHK dalam mengelola hutan adalah Finlandia. Pemerintah Finlandia, kata dia, telah membuka akses pemanfaatan hutan bagi masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu dengan memastikan kelestarian hutan tetap terjaga.
Di Indonesia, upaya pengelolaan hutan dengan konsep serupa telah dilakukan melalui Program Perhutanan Sosial yang luasannya ditargetkan mampu mencapai 12,7 hektare.
Meski Finlandia cukup bagus dalam pengelolaan hutannya, namun bagi Henry, tantangannya jauh berbeda jika dibandingkan Indonesia yang memiliki luas hutan 123 juta hektar, jauh lebih luas dari hutan yang ada di Finlandia.
Selain Finlandia, menurut dia, masih banyak konsep pengelolaan hutan dari negara lain yang bisa diadopsi di Indonesia melalui Konferensi Iufro-Inafor 2017 yang telah terselenggara ketiga kalinya itu.
Ia berharap melalui acara itu bisa memperkuat kerja sama dan peningkatan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dihasilkan Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian LHK. "Yang jelas kami akan mencari model pengelolaan hutan yang bisa disesuaikan dengan kondisi Indonesia," kata dia. ***4***
"Kami bisa tukar menukar informasi hasil penelitian mengenai bagaimana memastikan hutan bisa diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi tanpa merusak hutan," tuturnya.
Menurut dia, satu di antara negara yang menjadi perhatian Kementerian LHK dalam mengelola hutan adalah Finlandia. Pemerintah Finlandia, kata dia, telah membuka akses pemanfaatan hutan bagi masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu dengan memastikan kelestarian hutan tetap terjaga.
Di Indonesia, upaya pengelolaan hutan dengan konsep serupa telah dilakukan melalui Program Perhutanan Sosial yang luasannya ditargetkan mampu mencapai 12,7 hektare.
Meski Finlandia cukup bagus dalam pengelolaan hutannya, namun bagi Henry, tantangannya jauh berbeda jika dibandingkan Indonesia yang memiliki luas hutan 123 juta hektar, jauh lebih luas dari hutan yang ada di Finlandia.
Selain Finlandia, menurut dia, masih banyak konsep pengelolaan hutan dari negara lain yang bisa diadopsi di Indonesia melalui Konferensi Iufro-Inafor 2017 yang telah terselenggara ketiga kalinya itu.
Ia berharap melalui acara itu bisa memperkuat kerja sama dan peningkatan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dihasilkan Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian LHK. "Yang jelas kami akan mencari model pengelolaan hutan yang bisa disesuaikan dengan kondisi Indonesia," kata dia. ***4***
