Pemkab Gunung Kidul tambah modal PDAM

id pdam

Pemkab Gunung Kidul tambah modal PDAM

PDAM (Foto Istimewa) (istimewa)

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menambah modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Daerah "Tirta Handayani" supaya jumlah instalasi air bersih menjangkau rumah-rumah warga yang kesulitan air.

Bupati Gunung Kidul Badingah di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan tingginya operasional PDAM karena semakin meningkatnya harga listirk dari PLN.

"PDAM sendiri sangat tergantungan terhadap energi listrik. Kami sudah berupaya untuk menurunkan biaya dengan berkomunikasi dengan PLN agar tidak memberlakukan tarif bisnis namun selalu gagal," kata Badingah.

Ia mengatakan Pemkab Gunung Kidul melakukan negosiasi ke PLN DIY dan ke Semarang supaya meringahkan tarif listrik. Tapi tidak bisa, tetap karena PDAM adalah perusahaan maka masuk kategori bisnis.

Dia mengatakan dengan tarif bisnis atau paling mahal, dikisaran Rp1,5 miliar per bulan menjadi sekitar Rp2 miliar per bulan. Upaya dilakukan pemkab terus membenahi instalasi dengan mengupayakan agar tidak banyak yang bocor hingga upaya terakhir menaikkan harga dari konsumen.

Sebagai perusahaan daerah, PDAM Tirta Handayani banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu.

"Meski PDAM merugi, kami tetap akan memberikan penyertaan modal, karena PDAM memiliki posisi vital dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat," katanya.

Dia mengatakan penyertaan modal nantinya diberikan ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Gunung Kidul, untuk pengadaan instalasi.

"Pemkab melalui DPUPKP akan membangun istalasi air dari dana APBD dan APBN untuk kemudian diserahkan ke PDAM dalam bentuk penyertaan modal," katanya.

Kepala DPUPKP Gunung Kidul Edy Praptono menambahkan penyertaan modal nantinya akan berbentuk pengadaan barang dan jasa. Nilai total penyertaan modal tersebut sekitar Rp7,8 miliar yang berasal dari APBD dan APBN. PDAM mendapatkan bantuan program Sambungan Rumah (SR) setiap tahun Rp4,5 miliar dari APBN.

"Untuk APBN sendiri setiap tahun Rp3,5 miliar sampai Rp4 miliar,? katanya.
KR-STR