BPBD akan gandeng pemdes kelola tempat evakuasi

id BPBD

BPBD akan gandeng pemdes kelola tempat evakuasi

Ilustrasi--BPBD (antaranews)

Bantul (Antara) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menggandeng pemerintah desa setempat untuk mengelola tempat evakuasi sementara yang dibangun di kawasan Pantai Kuwaru, Desa Poncosari.

"Kalau tempat evakuasi sementara itu sudah diserahterimakan, kami akan melaksanakan kerja sama dengan pemerintah desa (pemdes) setempat untuk pengelolaannya," kata Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Selasa.

Menurut dia, Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Pantai Kuwaru sebagai tempat mengungsi warga jika terjadi bencana gempa yang berpotensi gelombang pantai selatan itu dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

Namun demikian, kata dia, gedung evakuasi yang telah diselesai dibangun pada akhir Desember 2016 hingga saat ini belum difungsikan dan belum diserahterimakan,karena masih dalam proses pemeliharaan atau penambahan fasilitas yang masih kurang.

"Itu bantuan pembangunan dari Kemenpu dalam program BNPB untuk antisipasi korban tsunami. Dan sampai sekarang baru dalam proses penyerahan hibah ke Bupati Bantul, baru kemudian diserahkan pengelolaannya ke kami," katanya.

Dengan demikian, kata dia, hingga saat ini TES atau shelter ketika ada bencana tsunami akibat gempa dengan lantai di ketinggian sekitar 10,5 meter itu belum difungsikan dan dipasangi pagar agar tidak dipakai orang tidak bertanggung jawab.

"Sekarang masih dalam proses pemeliharaan oleh rekanan yang membangun itu sehingga masih dipasangi bambu agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, karena kan motor bisa langsung naik," katanya.

Pihaknya menargetkan pada 2017 sudah diserahterimakan oleh pusat ke Pemkab Bantul untuk kemudian difungsikan untuk persiapan evakuasi sementara manakala terjadi benana khususnya gempa yang berpotensi tsunami.

"Namun mana kala tidak ada kejadian itu bisa dioptimalkan pemdes untuk digunakan sebagai tempat kegiatan sosial masyarakat. Yang penting tidak mengubah fungsi gedung itu. Dan bupati sudah siap menerima hibah itu," katanya.

(KR-HRI)