Kulon Progo (Antara Jogja) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartono mendesak pemerintah setempat membuat tim khusus yang menangani penanggulangan kemiskinan.
Ponimin di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan berdasarkan hasil survei ekonomi BPS, angka kemiskinan di Kulon Progo tertinggi dibandingkan kabupaten/kota di DIY, karena angkanya masih di atas 20 persen.
"Kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi. Kami minta pemkab membuat tim khusus penanganan kemiskinan," harap dia.
Menurut dia, masih tingginya kemiskinan di Kulon Progo artinya program yang dijalankan oleh pemkab tidak berhasil, misalnya bedah rumah atau gentong rembes.
"Merujuk data BPS menyebut kemiskinan di Kulon Progo masih di atas 20 persen, artinya kita hanya bekerja 0,01 persen. Kami minta pemkab membuat program penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberdayaan ekonomi berdasarkan potensi lokal," imbau politisi Partai Amanat Nasional ini.
Ia mengusulkan pemkab harus mengembangkan ekonomi di tingkat desa yang memiliki daya ungkit. Selama ini, bantuan hanya sebatas diberikan kepada kelompok atau perorangan tanpa ada pendampingan dan pemantauan. Hasilnya, bantual menguap begitu saja.
"Penanggulangan kemisksinan perlu adanya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Kalau penanggulangan kemiskinan hanya dilakukan secara parsial, penangulangan kemiskinan tidak pernah berhasil," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan BPS tidak memunculkan gini rasio 2016, sehingga pemkab tidak memiliki pegangan data dalam mengambil kebijakan.
"Kami tidak bisa memproyeksi angka kemiskinan karena BPS tidak memberikan data pembanding," katanya.
Namun demikian, ia mengatakan pemkab akan mengembangkan kawasan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh satu sektor, melainkan banyak sektor.
"Penanggulangan kemiskinan dititikan pada potensi masing-masing wilayah, kalau banyak potensi akan dikerjakan lebih dari tiga sektor yang dilakukan secara terintegrasi," katanya.
Ia mengatakan nanti setiap Orgasinasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melakukan pemetaan potensi wilayah. Misalnya, mendorong masyarakat yang mengelola wisata. Nanti, masyarakat di kawasan objek wisata akan didampingi dan difasilitasi biar pendapatannya tidak hanya orang per orang atau kelompok tertentu, tapi lebih luas.
"Kami optimistis penanggulangan kemiskinan dengan konsep kawasan lebih cepat mengentaskan kemiskinan dibandingkan penanggulangan kemiskinan dilakukan satu OPD teknis," katanya.
(U.KR-STR)
Pemkab didesak membuat tim khusus penanggulangan kemiskinan
Pemerintah Kulon Progo, DIY, berkomitmen melakukan bedah rumah terhadap rumah keluarga miskin. (Humas Kabupaten Kulon Progo)
