Pemkab minta keringanan tidak menyertakan modal BPD DIY

id RSUD Wates

Pemkab minta keringanan tidak menyertakan modal BPD DIY

RSUD Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan meminta keringanan kepada Pemda DIY untuk tidak menyertakan modal ke BPD DIY sebesar Rp50 miliar selama pembangunan Rumah Sakit Umum Wates dari 2018-2020.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis, mengatakan penyertaan modal ke BPD DIY juga dilakukan secara tahun jamak, yakni Rp50 miliar untuk mencapai target modal sebuah perusahaan terbatas (PT) sebesar Rp4 triliun.

"Rasionalisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk pembangunan RSUD Wates yang rasional yakni meminta keringan ke Pemda DIY supaya Kulon Progo tidak menyertakan modal selama pembangunan RSUD Wates. Kami akan melakukan negosiasi ke Pemda DIY," kata Hasto.

Menurut dia, strategi ini tidak akan mengganggu pembangunan di Kulon Progo. Selain itu, pemkab akan melakukan moratorium pembangunan puskesmas. Puskesmas di Kulon Progo di 12 kecamatan selesai dibangun pada 2016, seperti Puskesmas Samigaluh.

"Tahun lalu, kami membangun puskesmas dengan banyak, hampir setiap tahun. Sampai hari ini, pembangunan puskesmas sudah selesai. Kami juga merasionalisasi anggaran pembangunan puskesmas untuk pembangunan RSUD Wates," katanya.

Selanjutnya, program rasionalisasi APBD untuk pembangunan RSUD Wates adalah pemangkasan anggaran pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan, yang diperuntukan untuk rumah sakit, dan puskesmas.

"Alat-alat medis yang diadakan oleh pemkab dimintakan ke pusat. Kalau kita rajin mengakses bantuan, pasti kita akan mendapat bantuan alat medis," katanya.

Hasto mengakui belum adanya kepastian anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan RSUD Wates, membuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)2018 ditangguhkan pembahasannya oleh DPRD Kulon Progo hingga batas yang belum ditentukan.

"Kalau secara teknis, pripsipil tidak ada persoalan. Hal yang dibutuhkan seperti kepastian gubernur sudah ada. Dewan hanya mempertanyakan perencanaan detail pembangunan RSUD seperti sistem pengelolan seperti apa dan unit-unit baru lainnya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan pengembangan pembangunan RSUD Wates akan menghabiskan anggaran Rp270 miliar. Anggaran pembangunan ditanggung Pemda DIY 70 persen dan pemkab 30 persen.

Langgeng mengatakan rencana pekerjaan tahun jamak dipergunakan untuk pembangunan pengembangan RSUD Wates sebesar Rp270 miliar dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun mulai 2018, 2019 dan 2020.

Rincian penganggaran melalui APBD Kulon Progo yakni 2018 sebesar Rp35 miliar, 2019 sebesar Rp35 miliar dan 2020 sebesar Rp18 miliar. Selanjutnya, rincian anggaran melalui APBD DIY yakni 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp70 miliar dan 2020 sebesar Rp42 miliar.

Langgeng mengatakan pemkab juga telah mengajukan pengadaan alat-alat kesehatan kepada Kementerian Kesehatan sebesar Rp148 miliar. Namun pada 2018, baru disetujui sebesar Rp32 miliar.



(U.KR-STR)