DPRD harapkan Pemkab Bantul optimalkan PAD

id bantul

DPRD harapkan Pemkab Bantul optimalkan PAD

Kabupaten Bantul (Foto Istimewa) (istimewa)

Bantul (Antara) - DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah setempat mengoptimalkan pendapatan asli daerah menyusul adanya gambaran penurunan Dana Alokasi Umum 2018.

"Kami mengharapkan agar pemerintah daerah Bantul ke depan mengoptimalkan PAD (pendapatan asli daerah) dan juga skema DAK (dana alokasi khusus)," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul Setiya di Bantul, Kamis.

Menurut dia, pembahasan penjajakan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 memberi gambaran bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat diprediksi turun, setelah sebelumnya mengalami empat kali penundaan pada 2016.

Ia mengatakan DAU yang tertunda masih sebesar Rp72,4 miliar, sementara proyeksi pada 2018 ada penurunan besaran DAU, sementara kalau bicara DAU sebenarnya pemda relatif pasif menunggu pemberian dana pusat.

Untuk DAK, kata dia, pemda perlu lebih aktif mengajukan permohonan ke pusat yang ada narasi dan rencana program kegiatan yang diusulkan.

Ia mengatakan kalau tidak ada usaha dari pemda maka tidak akan diberikan DAK.

"Saya apresiasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini sudah mendapatkan alokasi DAK, karena sebelumnya aktif mengajukan permohonan, sekaligus bekerja keras meyakinkan pemerintah pusat," katanya.

Oleh sebab itu, selain dana pusat, anggota Komisi B DPRD Bantul itu juga meminta agar pemda serius merencanakan investasi daerah yang akan memberikan sumbangan PAD signifikan ke kas daerah.

"Tentunya perlu terobosan-terobosan baru, bukan `bussines as usual` semata," kata Setiya.

Ia mengatakan sekadar komparasi, Pemkot Yogyakarta membangun Taman Pintar yang sudah memberikan kontribusi ke PAD, selain menggerakkan ekonomi masyarakat dengan menjadi magnet kunjungan wisata.

"Sukses dengan Taman Pintar, sekarang mereka (pemkot) akan membuat unit dua.?Nah, Kabupaten Bantul perlu inovasi-inovasi seperti itu," katanya.

Dengan demikian, kata dia, ke depan pemerintah daerah mampu meningkatkan porsi PAD atas keseluruhan pendapatan dalam APBD, sehingga masalah defisit akan perlahan bisa diantisipasi.
KR-HRI
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024