Pemkab tingkatkan disiplin PNS dengan presensi digital

id gunung kidul

Pemkab tingkatkan disiplin PNS dengan presensi digital

Pemkab Gunung Kidul (Foto Istimewa) (istimewa)

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berupaya meningkatkan disiplin aparatur sipil negara, salah satunya dengan menerapkan dua sistem presensi, yakni secara digital dan manual.

Sekretaris Daerah Pemkab Gunung Kidul Drajat Ruswandono di Gunung Kidul, Sabtu, mengharapkan sistem itu bisa meningkatkan kinerja ASN dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Selain menggunakan sistem digital, kami juga memanfaatkan absensi kehadiran dengan cara manual," katanya.

Ia mengatakan sejauh ini, disiplin ASN di Gunung Kidul tergolong baik. Dari pengamatan, tingkat kedisiplinan ASN sudah mencapai 80 persen untuk presensinya.

Untuk memantau disiplin, pihaknya keliling ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah demikian dilakukan karena mengubah cara berpikir sebagai hal yang tidak mudah, tidak serta merta, dan harus ada contoh presensi dari atasan.

"Saat ini, sudah lumayan baik. Namun demikian, perubahan disiplin tak bisa langsung harus dimulai bertahap. Saya sendiri sudah 6 bulan di sini belum pernah terlambat karena dari rumah 06.30 WIB, " katanya.

Drajat mengatakan Gunung Kidul sudah banyak perubahan, dan kemajuan.

Hal itu, katanya, terbukti Bupati Gunung Kidul Badingah diundang Badan Pemeriksa Keuangan ke Jakarta untuk memberikan motivasi terkait dengan disiplin pegawai. Selain itu, berbagai penghargaan diterima Pemkab Gunung Kidul.

"Mudah-mudahan ke depan Gunung Kidul bisa bergerak lebih dan mengejar ketertinggalan," katanya.

Bupati Gunung Kidul Badingah mengaku berupaya meningkatkan disiplin ASN.

Salah satu faktor penting lain dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan perangkat daerah, katanya, adanya keteladanan berperilaku nyata dari pimpinan dan individu ASN.

"Apalagi masyarakat kita lekat akan budaya dan nilai kepatuhan terhadap pimpinan," katanya.

Ia mengatakan pimpinan OPD juga mempunyai lingkar pengaruh luas sehingga perilaku pimpinan bisa menjadi contoh bawahannya.
KR-STR