KPU Yogyakarta hemat anggaran pilkada 31 persen

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menghemat anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017 hingga 31 persen dari total anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kota Yogyakarta 2016.

"Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp14,9 miliar, kami bisa mengembalikan dana ke kas daerah sebesar Rp4,69 miliar," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto usai bertemu DPRD Kota Yogyakarta di Yogyakarta, Senin.

KPU Kota Yogyakarta bahkan sudah mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas daerah pada Juli 2017.

Menurut Wawan, penghematan anggaran yang cukup besar disebabkan beberapa faktor di antaranya penggunaan "e-katalog" untuk pembelanjaan atau pengadaan barang dan jasa.

"Penggunaan `e-katalog` sangat berpengaruh pada nilai pembelanjaan karena bisa cukup hemat," kata Wawan.

Selain itu, KPU Kota Yogyakarta juga dapat melakukan penghematan pada belanja fasilitasi kampanye selama pilkada. Pada Pilkada 2017, KPU Kota Yogyakarta mengalokasikan belanja untuk lima pasangan calon kepala daerah, namun hanya ada dua pasangan yang mengikuti kontestasi sebagai calon kepala daerah Kota Yogyakarta.

"Kami juga mengalokasikan belanja untuk honor penyelenggara pemilu sesuai kondisi di Kota Yogyakarta tidak mengikuti ketentuan pusat. Misalnya honor Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditetapkan Rp1,3 juta, begitu pula honor penyelenggara lain," katanya.

Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, lanjut Wawan, namun jumlah penerima honor cukup banyak sehingga berpengaruh pada efisiensi anggaran.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Augusnur mengapresiasi pengelolaan keuangan yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta karena mampu menghemat anggaran cukup banyak pada penyelenggaraan Pilkada 2017.

"Nilai penghematannya cukup besar. Artinya, ada efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan Pilkada," katanya.

Secara keseluruhan, ia menyebut KPU Kota Yogyakarta bekerja dengan baik khususnya terkait angka partisipasi pemilih yang mampu mencapai sekitar 70 persen.

"Pada awalnya, kami khawatir dengan partisipasi pemilih akan rendah. Namun, ternyata cukup baik meskipun penyelenggaraan Pilkada Kota Yogyakarta digugat hingga ke Mahkamah Konstitusi," katanya. ***2***

(E013)