Yogyakarta, (Antara Jogja) - Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berencana memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang berhasil menempati indeks kondisi keuangan dan pengelolaan keuangan terbaik setiap tahun.
"Rencananya akan digelar secara rutin setiap tahun dengan tujuan memberikan dorongan kepada masing-masing kepala daerah dan pengelola keuangan daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat," kata Sekretaris Prodi Magister Akuntansi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Irwan Taufiq Ritonga, di Yogyakarta, Senin.
Menurut Irwan, pemeringkatan kondisi keuangan itu didasarkan pada nilai indeks kondisi keuangan yang bersumber pada data laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan data sosio ekonomi yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) .
Sebelumnya, pada Kamis (7/9) Magister Akuntansi UGM telah memberikan penghargaan kepada 75 pemerintah daerah yang mendapat penilaian terbaik dalam indeks tersebut.
Kegiatan itu, menurut Irwan, diselenggarakan untuk mengubah pola pikir para pemangku kepentingan bahwa opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK belum cukup untuk menggambarkan pengelolaan keuangan yang baik.
"Opini BPK baru sekadar menginformasikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi, tapi belum mempertimbangkan kesehatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah maupun transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jadi WTP bukan tujuan akhirnya," kata dia.
Irwan menekankan perlunya upaya yang lebih optimal untuk dapat menciptakan kondisi keuangan yang sehat yang tidak hanya berorientasi mendapatkan opini WTP, namun juga memperhatikan substansi pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan.
Oleh karena itu, dua indeks yang dirilis dalam kesempatan itu ikut menyertakan rasio yang belum disertakan dalam indeks pengelolaan keuangan yang sudah ada sebelumnya.
"Kita punya rasio khusus yang tidak ada di indeks lain, yaitu solvabilitas layanan. Di situ kita melihat total aset tetap yang menunjukkan total sarana yang dimiliki pemerintah untuk masyarakat dibagi dengan jumlah penduduk," kata dia.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Eko Suwardi mengatakan metodologi penghitungan indeks kondisi keuangan dilakukan oleh tim penilai yang kompeten serta sudah teruji secara valid, konsisten, dan praktis, sehingga dapat menjadi acuan untuk melihat performa masing-masing daerah.
"Penghargaan ini didasarkan pada metodologi ilmiah yang jelas dan tim kami bersedia menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menilai," kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah yang menerima penghargaan itu tidak pernah dipungut biaya kontribusi untuk hadir memenuhi undangan pihak UGM.
"Dengan hadir menerima penghargaan, mereka sudah berpartisipasi memberikan inspirasi bagi kepala daerah yang lain," kata Eko.***2***
(L007)
Berita Lainnya
Kontrol pemerintahan, Ketua DPR RI harus dari pemenang Pemilu 2024
Jumat, 29 Maret 2024 4:30 Wib
Pakar UGM minta optimalkan kampung wisata sambut libur Lebaran 2024
Jumat, 29 Maret 2024 4:09 Wib
Pakar Geologi UGM sebut Selat Muria tidak akan muncul kembali imbas banjir
Senin, 25 Maret 2024 20:43 Wib
Peneliti UGM: Sungai Code Yogyakarta tercemar logam berat
Sabtu, 23 Maret 2024 22:32 Wib
Pakar UGM usul konten kampanye politik di medsos perlu diatur UU
Sabtu, 23 Maret 2024 5:46 Wib
UGM-Universitas Kyushu memperkuat kerja sama riset bidang kesehatan
Senin, 18 Maret 2024 21:16 Wib
Ahli UGM mengingatkan masyarakat tidak sembelihternak mati cegah antraks
Selasa, 12 Maret 2024 17:15 Wib
Pemda DIY-UGM menyiapkan konsep ubah pola pikir petani
Sabtu, 9 Maret 2024 6:44 Wib