Akademisi: Pancasila harus jadi rujukan kebijakan pemda

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Pancasila harus menjadi rujukan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan publik, kata Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Panut Mulyono.

"Setiap kepala daerah harus berada dalam koridor ideologi Pancasila dalam membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan kepada rakyat," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Saat membuka diskusi "Investasi Hati Goes To Campus, Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan Bali", Panut mengatakan tugas kepala daerah adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

"Adanya inovasi kepala daerah dengan berbasis kepada ideologi Pancasila harus selalu menjadi pedoman. Saya memberikan apresiasi kepada Bupati Tabanan Bali Ni Putu Eka Wiryastuti atas sejumlah prestasi dalam memimpin daerah," kata Panut.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan Kabupaten Tabanan pernah mendapatkan penghargaan Astungkara dari Kementerian Agama. Hal itu berkat kerja bersama antara pemerintah dan rakyat yang tulus untuk mewujudkan harmoni hubungan antaragama.

"Ada yang menarik dari Tabanan, rakyat saya mau secara sukarela untuk bergotong royong, yang membuat 25 kepala daerah lain belajar ke Tabanan. Hal itu karena kebijakan publik kami berpedoman pada Pancasila," kata perempuan yang mengidolakan Presiden Soekarno itu.

Menurut dia, Soekarno dengan semangat Trisakti pernah dapat gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Trisakti adalah napas bangsa Indonesia, sekarang bangsa ini wajib meneruskan ajaran Bung Karno tersebut.

"Tantangan kita sekarang, bagaimana mengisi apa yang telah dikerjakan oleh para pemimpin bangsa, bagaimana implementasinya dalam kebijakan anggaran," kata dia.

Ia mengatakan, diskusi tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi bersama dalam membangun daerah. Secara terbuka dirinya menerima segala kritik dan masukan.

"Saya berterima kasih atas kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan sivitas akademika di kampus UGM. Saya merasa bangga bisa bicara di kampus yang lekat dengan sejarah kebangsaan di Indonesia," kata Eka Wiryastuti.

Diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM itu dihadiri ratusan peserta dari berbagai perwakilan organisasi kemahasiswaan dan pelajar di Yogyakarta dan sekitarnya.
(U.B015)