Tiga desa Bantul rintisan Desa Pelopor Demokrasi

Bantul (Antara) - Tiga desa di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersepakat menjadi desa rintisan untuk menjalankan Program Desa Pelopor Demokrasi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum setempat.

"Tiga desa rintisan awal yang menjalankan Program Desa Pelopor Demokrasi itu yakni Desa Dlingo Dlingo, Desa Guwosari Pajangan, dan Desa Sumbermulyo Bambanglipuro," kata Ketua KPU Bantul M Johan Komara disela Workshop Desa Pelopor Demokrasi di KPU Bantul, Rabu.

Menurut dia, program Desa Pelopor Demokrasi merupakan bagian dari upaya pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Bantul untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih, baik dalam pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan legislatif.

"Pemilu serentak 2019 telah dekat dan tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 17 Agustus 2017, sehingga upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk memastikan tingginya kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih harus dilakukan. Program Desa Pelopor Demokrasi merupakan bagian dari hal itu," katanya.

Komisioner KPU Bantul Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Titik Istiyawatun Khasanah mengatakan, pendidikan pemilih dalam Program Desa Pelopor Demokrasi ini dirangkai dalam bentuk kelas demokrasi dan kepemiluan desa.

"Masyarakat di tiga desa rintisan awal ini akan ditemani untuk belajar tentang demokrasi dan kepemiluan selama delapan kali pertemuan," katanya.

Titik mengatakan, dalam Kelas Demokrasi dan Kepemiluan Desa tersebut, KPU Bantul bekerja sama dengan UMY dan IRE Yogyakarta untuk menyampaikan materi tentang demokrasi dan demokratisasi desa secara umum sebagai upaya membangun perspektif awal.

"Tidak hanya berhenti pada penyerapan materi, pada pertemuan terakhir, peserta Kelas Demokrasi Desa juga akan dipandu untuk dapat merumuskan Desain Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas dan Desain Pengembangan Demokrasi di Desa masing-masing," katanya.

Dalam workshop itu ketiga desa rintisan awal sepakat untuk tidak hanya berperan merekruit peserta Kelas Demokrasi dan Kepemiluan Desa saja, tetapi juga berperan dalam penyelenggaraannya baik secara teknis maupun penganggarannya.

"Penanggung jawab Kelas Demokrasi dan Kepemiluan Desa mulai dari kepala sekolah hingga sumbar daya manusia (SDM) yang menyiapkan perlengkapan pembelajaran adalah Desa masing-masing," katanya.

(KR-HRI)