Kota Yogyakarta berencana rombak SOTK

Jogja (ANTARA Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta berencana merombak struktur organisasi tata kerja pada triwulan tiga atau empat 2012 sehingga bisa direalisasikan pada 2013.

"Tetapi realisasi itu sangat tergantung pada diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) pengganti PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutedjo di Yogyakarta, Rabu.

Berdasarkan struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang kini dipakai, terdapat 48 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut dia, pihaknya sudah mulai mengevaluasi penilaian SOTK tersebut berdasarkan evaluasi beban kerja, efisiensi dan efektivitas kerja dari 48 SKPD. Evaluasi tersebut telah mencapai sekitar 40 persen.

"Kami masih terus melakukan penilaian sembari menunggu keluarnya PP pengganti PP Nomor 41/2007," katanya.

Ia mengatakan, belum bisa memastikan apakah akan ada penambahan atau pengurangan jumlah SKPD, instansi dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kris menambahkan, berdasarkan draf PP pengganti organisasi perangkat daerah tersebut diketahui bahwa urusan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat harus berdiri secara mandiri dalam bentuk dinas.

Di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat sejumlah dinas yang harus mengampu berbagai tugas seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian.

"Jika nanti harus dipisahkan, itu harus disesuaikan dengan hasil evaluasi beban kerja, efektivitas dan efisiensi sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru. Arahan dari Kementerian Dalam Negeri, tidak melakukan perombakan secara besar-besaran dalam lembaga di lingkungan pemerintah daerah," katanya.

Mengenai rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kris mengatakan hal tersebut tidak perlu menunggu PP pengganti karena merupakan lembaga yang tidak diatur dalam PP tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ketua Panitia Khusus BPBD Tatang Setiawan justru mengatakan akan lebih baik jika pembentukan badan tersebut menunggu keluarnya peraturan pemerintah baru tentang organisasi perangkat daerah.

"Sebaiknya menunggu peraturan pemerintah yang baru agar tidak dua kali kerja," katanya.
(E013)