BKD: pemberkasan CPNS K2 tunggu daftar resmi

Jogja (Antara Jogja) - Proses pemberkasan calon pegawai negeri sipil dari honorer K2 akan dilakukan di daerah, dan jadwal pemberkasan masih menunggu daftar resmi honorer yang dinyatakan lolos tes, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta Maryoto.

"Pemberkasan sangat bergantung pada `listing print out` atau daftar resmi tentang honorer K2 yang lolos tes calon pegawai negeri sipil. Daftar tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Maryoto di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia aturan mengenai pemberkasan calon pegawai negeri sipil dilakukan di tiap-tiap daerah merujuk pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/789/M.PAN/2/2014.

Hasil tes calon pegawai negeri sipil yang diikuti honorer K2 sudah diumumkan melalui laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di laman tersebut menyatakan ada 363 honorer K2 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang lolos tes.

Total peserta tes calon pegawai negeri sipil dari honorer K2 di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 864 pegawai, sehingga ada 501 pegawai honorer yang dinyatakan tidak lolos tes.

Maryoto mengatakan tiga hari setelah hasil tes diumumkan melalui laman kementerian, maka cetakannya dapat diambil di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedang untuk daerah akan diambil oleh Sekda Pemerintah DIY.

"BKD akan mengumumkan hasil tes CPNS berdasarkan cetakan resmi dari kementerian. Peserta dapat melihatnya secara langsung untuk memastikan," katanya.

Selain melakukan pemberkasan untuk mengusulkan nomor induk pegawai ke Badan Kepegawaian Nasional, BKD Kota Yogyakarta juga akan melakukan verifikasi dokumen dan apabila ada dokumen yang tidak sesuai syarat administrasi, maka pengangkatan peserta sebagai pegawai negeri sipil dapat dibatalkan.

Sedangkan bagi pegawai honorer K2 yang dinyatakan tidak lolos tes CPNS, Maryoto mengatakan belum mengetahui kebijakan lebih lanjut karena seluruh kebijakan ditetapkan pusat.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto berharap Pemerintah Kota Yogyakarta dapat bergerak cepat untuk menanyakan kepastian pegawai honorer K2 yang lolos seleksi.

"Bagaimana kebijakan selanjutnya. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu segera melakukan advokasi untuk kejelasannya," katanya.

(E013)