Yogyakarta (ANTARA) - Komisi X DPR RI memastikan bakal mengawal tambahan anggaran Rp1,1 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tidak tertunda.
"Kita butuh anggaran Rp1 triliun lebih untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati di Yogyakarta, DIY, Senin.
Esti menjelaskan sensus ekonomi tidak bisa dilakukan dengan metode sampling karena harus mencakup seluruh rumah tangga di Indonesia.
Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk membiayai puluhan ribu petugas sensus yang akan mendatangi rumah tangga di seluruh wilayah, termasuk pelatihan dan pembekalan teknis bagi petugas lapangan.
Dari usulan tambahan dana sekitar Rp1,3 hingga Rp1,4 triliun, kata dia, baru disetujui Rp300 miliar oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Artinya, masih ada kekurangan Rp1,1 triliun. Kami akan dukung kembali secara tertulis berdasarkan hasil rapat terhadap kekurangan anggaran yang harus dipenuhi," kata dia.
Menurutnya, BPS telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut.
Esti berharap kekurangan dana tersebut dapat segera ditutup agar pelaksanaan sensus ekonomi pada 2026 tidak tertunda.
"Semoga saja nanti di waktu yang tersisa ini, toh duit itu juga tidak langsung semua dikeluarkan, semuanya pakai tahapan," katanya.
Menurut Esti, Sensus Ekonomi 2026 tetap harus terlaksana sebagai dasar kebijakan pemerintah yang akurat dan berbasis data.
"Kalau sampai ini tidak dilakukan, ini menjadi langkah mundur bagi negara. Karena kemudian kita tidak mendapatkan gambaran terkait dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat," ujar dia.
Ia menambahkan anggaran tersebut mencakup pembiayaan petugas, pelatihan lapangan, serta dukungan logistik untuk pendataan rumah tangga.
Pembekalan kepada petugas sensus, kata dia, tidak bisa dilaksanakan sekadarnya, tetapi harus dengan teori serta metode yang sudah diakui secara internasional.
"Yang penting, saya selalu mengingatkan BPS, jangan sampai data sensus ekonomi ini menghasilkan data-data titipan. Biarlah data itu menjadi sebuah data sesuai faktanya yang kemudian diambil untuk membuat kebijakan," kata Esti.