Bantul (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta segera melakukan evaluasi terkait keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari unsur aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat.
"Iya nanti perkiraan pertengahan bulan November ini mau kita evaluasi terkait dengan keanggotaan KDMP dari ASN maupun non ASN itu seperti apa," kata Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul Prapta Nugraha di Bantul, Jumat.
Menurut dia, langkah tersebut menyusul telah dikeluarkannya surat edaran dari Pemerintah Kabupaten terkait dukungan ASN untuk KDMP di setiap kelurahan dengan terlibat dalam keanggotaan pengurus lembaga ekonomi kerakyatan desa itu.
"Edaran sudah kita keluarkan sekitar bulan Oktober, Insyaallah pertengahan November kita evaluasi, yang jelas Pemda memberikan dukungan untuk semua ASN yang domisili Bantul untuk bisa ikut bergabung dan mensukseskan KDMP," katanya.
Dia mengatakan, saat ini di Kabupaten Bantul sudah terbentuk kopdes di masing masing kelurahan se-Bantul yang berjumlah 75 desa, namun sebagian diantaranya masih berproses mendirikan atau membangun unit usaha atau gerai koperasi.
"Kalau anggota koperasi sudah ada peningkatan, saya tidak hafal kalau jumlah totalnya, masing masing koperasi sudah mempunyai data jumlah anggota," katanya.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih sebelumnya mengatakan, potensi usaha dari koperasi desa di Bantul sangat besar, apabila dikelola dengan maksimal dengan jumlah keanggotaan yang maksimal dan didukung semua masyarakat untuk menjadi anggota.
Oleh sebab itu, Bupati mengatakan keanggotaan dalam KDMP di setiap desa terus digenjot, dengan melibatkan masyarakat bahkan para ASN di Bantul agar menjadi anggota koperasi.
"Kita kejar terus anggota KDMP supaya besar, karena kalau omset ini sungguh besar, yang sisa hasil usaha tentu akan lebih besar, yang bisa dibagikan ke anggota, di mana seluruh warga miskin menjadi anggota," katanya.