Gaya diplomasi Indonesia perlu diubah

Yogyakarta (ANTARA News) - Gaya diplomasi diplomat Indonesia perlu diubah agar dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih efektif, kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti.

"Diplomat Indonesia jangan hanya mengandalkan diplomasi government to government (G to G), tetapi juga perlu melakukan diplomasi government to people (G to P)," katanya pada lokakarya "Isu-isu Internasional bagi Media Massa", di Yogyakarta, Jumat.

Selain itu, menurut dia, juga tidak hanya mengandalkan diplomasi politik, tetapi juga perlu menggunakan pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional penting untuk memperkuat diplomasi.

Ia mengatakan, diplomat Indonesia juga harus lebih proaktif, membangun jaringan, cepat tanggap, berani, mendekati tokoh atau figur publik, dan mendatangi sumber informasi di luar negeri.

"Saya kira hal itu tidak terlalu sulit bagi diplomat Indonesia yang memiliki kualitas di atas rata-rata pegawai negeri sipil," katanya.

Menurut dia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus betul-betul menyiapkan sumber daya manusia secara baik, di antaranya memberikan pendidikan jurnalistik bagi para diplomat yang bekerja di bidang informasi.

"Dengan demikian, mereka akan cepat tanggap terhadap berita yang menyangkut Indonesia dan ASEAN, pandai membuat rilis berita, dan menjadi seorang generalis. Hal itu penting karena Kemlu merupakan simpul atau pusat informasi Indonesia di luar negeri," kata Ikrar.

Direktur Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, PLE Priatna, mengatakan bahwa Indonesia terus memberikan perhatian besar pada diplomasi multilateral.

"Indonesia berada di garis depan dalam memajukan peranan PBB mengatasi krisis global dan mendorong proses reformasi PBB. PBB tetap menjadi forum utama penanganan berbagai tantangan dan krisis global," katanya.

Ia mengatakan, Indonesia juga terus bekerja untuk meningkatkan perannya dalam menjembatani berbagai perbedaan masyatakat antarbangsa.

"Politik luar negeri Indonesia secara konsisten menempatkan negara ini sebagai bagian dari penyelesaian masalah global. Indonesia mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan yang ada," demikian Priatna. (*)