Disdikpora DIY tunggu respons Yayasan SMA 17

Selasa, 10 April 2012 19:18 WIB

SMA 17 "1" Yogyakarta (Foto 1.bp.blogspot.com)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan jaminan tempat kegiatan belajar mengajar bagi siswa Sekolah Menengah Atas 17, tetapi masih menunggu respons dari pihak yayasan sekolah tersebut.

"Kami bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah menawarkan beberapa opsi tempat, tetapi hingga kini belum ada respons dari pihak sekolah dan yayasan SMA 17. Kami menunggu respons itu," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia usai menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, respons dari pihak yayasan menjadi penting karena kewenangan pengelolaan sekolah swasta memiliki prosedur yang berbeda dengan sekolah negeri. Pihak yayasan dan sekolah diharapkan bisa memperhatikan nasib para siswa.

"Beberapa alternatif tempat yang telah kami tawarkan di antaranya Youth Center yang bisa digunakan siswa untuk kegiatan belajar mengajar pada pagi. Sultan juga sudah menawarkan Sasana Hinggil bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar," katanya.

Ia mengatakan, jika pembelajaran akan dilakukan sore, pihak SMA 17 bisa memakai sekolah-sekolah yang ada di sekitar Jalan Tentara Pelajar Yogyakarta yang berdekatan dengan SMA 17 seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 dan Sekolah Dasar (SD) Widyakasana.

"Kami tidak bisa terlibat terlalu jauh terkait lambatnya respons dari pihak yayasan SMA 17 itu, karena statusnya swasta milik yayasan. Jika sekolah negeri, pasti sudah langsung saya 'tarik'," katanya.

Menurut dia, berhubung jadwal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) semakin dekat, pihaknya tidak menargetkan siswa untuk pindah lokasi. Namun, UN tetap harus berjalan dengan baik dan tidak boleh jika persoalan sengketa tanah itu justru merugikan siswa.

"Pada saat UN akan kami paksakan memakai meja, karena tidak mungkin mengerjakan UN dengan lesehan di trotoar, bisa bolong semua kertas ujiannya. Kami sudah menawarkan meja yang dibutuhkan, tetapi belum ada tanggapan," katanya.

Ia mengatakan, seluruh siswa diharapkan tetap fokus belajar dan tidak perlu ikut memikirkan sengketa yang terjadi. Pemerintah juga lebih fokus pada masalah proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Bagi pemerintah, menurut dia, kepentingan para siswa adalah prioritas nomor satu, terutama yang akan menempuh ujian. Masalah sengketa tanah, bukan urusan pemerintah.

"Kami sudah mendesak pihak yayasan untuk menerima tawaran alternatif tempat kegiatan belajar mengajar. Kami berharap pihak yayasan bisa segera memberikan respons agar tidak merugikan siswa," katanya.
(B015)