Pemprov DIY gelar Kongres Pendidikan Kebudayaan

Senin, 23 April 2012 20:48 WIB

Jogja (ANTARA Jogja) - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan Kongres Pendidikan Kebudayaan yang melibatkan para pakar dan tokoh pendidikan di Yogyakarta, 7-8 Mei 2012.

"Hal itu menyangkut cetak biru pendidikan di Yogyakarta yang telah ada polanya, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia saat menerima rombongan Komisi X DPR yang dipimpin Mahyuddin, selanjutnya diinventarisasi dan dilakukan penelitian lebih lanjut agar terbangun ciri dan keunggulan pendidikan di Yogyakarta.

"Kongres itu diharapkan bukan hanya bicara Yogyakarta sebagai kota pendidikan, melainkan juga berbicara provinsi pendidikan," katanya.

Ia mengatakan keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman sebelum republik ini ada, telah terbentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hingga saat ini masih ada dan berkembang.

"Lembaga pendidikan itu merupakan pilar pendidikan di Yogyakarta seperti Tamansiswa, Muhammadiyah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan yang bercirikan agama," kata Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu.

Berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di DIY, Sultan mengatakan bantuan tersebut bisa disalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan untuk periode kedua telah terealisasi pada 16 April 2012.

Anggota Komisi X DPR Ratu Romiah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY selangkah lebih maju dibanding dengan provinsi lain di Indonesia.

"DIY mampu menyalurkan dana BOS tepat waktu dan tepat sasaran. Daerah lain banyak dana BOS tidak sampai sasaran dan keberhasilan DIY itu dapat untuk `sharing` daerah lain," katanya.

Menurut dia, terkait dengan rencana penyelenggaraan Kongres Pendidikan Kebudayaan, mengingat Yogyakarta menjadi pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan berbagai predikat lainnya diharapkan dipersiapkan secara matang.

"Selain itu, juga perlu dilakukan penelitian untuk mendeteksi ciri-ciri dan keunggulan yang paling diprioritaskan yang menjadi aset perkuatan sehingga bantuan anggaran yang diluncurkan tepat sasaran," katanya.

Mahyuddin mengatakan kunjungan kerja dalam masa reses 2012 ke Provinsi DIY itu itu sesuai dengan fungsi dan wewenang DPR.

"Fungsi dan wewenang itu adalah pengawasan, legislasi, dan mencari masukan dari masyarakat dan eksekutif," katanya.