Perpusda Jateng masih menyajikan buku sejarah PKI

Semarang (ANTARA Jogja) - Perpustakaan Daerah Jawa Tengah mengaku masih tetap menyajikan buku sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965, meski muncul kontroversi atas sejarah tersebut.

"Kami tidak berhak memberikan penilaian tentang politik, tugas kami hanya menyimpan, mengolah, dan menyajikan aset karya cetak dan rekam," kata Kepala Perpustakaan Daerah Jateng Mulyono di Semarang, Sabtu.

Semasa era Orde Baru, seluruh stasiun televisi juga diwajibkan memutar film pemberontakan G 30 S/PKI setiap 30 September, tetapi pada masa reformasi sudah tidak ada penayangan film tersebut.

Mulyono mengakui, seiring era reformasi saat ini mulai bermunculan kontroversi terkait sejarah, namun buku yang menjadi salah satu aset yang tetap perlu dipertahankan, termasuk buku tentang pemberontakan G 30 S/PKI.

Di ruang baca Perpusda Jateng, setidaknya ada tiga buku memuat sejarah pemberontakan G 30 S/PKI yang tersaji, namun hanya satu khusus membahas itu, yakni buku berjudul "Gerakan 30 September Pemberontakan PKI".

Buku yang diterbitkan Sekretariat Negara (Setneg) RI pada 1994 itu menceritakan khusus peristiwa G 30 S/PKI, mulai dari latar belakang, aksi, dan penumpasannya yang tertuang dalam 173 halaman dan 118 lampiran.

Dua buku lainnya, yakni "The Forgotten Massacre: Persahabatan dan Cinta di Tengah G 30 S/PKI" karya Peer Holm Jorgensen yang lebih berbentuk novel dengan 442 halaman dan 21 ilustrasi terbitan Ganisa, Bandung, 2009.

Selain itu, buku "Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik" yang ditulis Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, terbitan Balai Pustaka tahun 2004, versi pemutakhiran dari tahun 1975.

Namun, buku yang ditulis Tim Penulisan Sejarah Indonesia setebal 807 halaman itu tidak membahas peristiwa G 30 S/PKI secara khusus, melainkan hanya menampilkannya dalam salah satu bab pada halaman 481-495.

Menurut Mulyono, buku-buku yang menceritakan sejarah peristiwa G 30 S/PKI yang disajikan di perpusda memang buku lama, khususnya buku yang diterbitkan Setneg RI tahun 1994, beberapa tahun sebelum era reformasi.

"Buku ini memang pemberian dari Setneg ketika itu. Kami tetap pertahankan sebagai salah satu aset dan selama ini memang belum ada komplain terhadap buku ini. Memang sudah ada buku versi lain tentang itu," katanya.

Ia menyadari bahwa peristiwa G 30 S/PKI merupakan isu yang sensitif, mengingat pendapat orang bisa beraneka ragam jika berbicara soal sejarah sehingga pihaknya tidak mau gegabah dalam menyajikan buku bacaan.

"Kami harus berhati-hati dalam memilih buku yang disajikan, anak-anak kan juga membaca di sini. Jangan sampai kami menyajikan buku-buku yang justru menjerumuskan atau berimplikasi pada konflik," kata Mulyono

(KR-ZLS)