Pemerintah seharusnya siapkan diri hadapi pengetatan fiskal AS

Jakarta (ANTARA Jogja) - Pemerintah seharusnya mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan dalam perdagangan bebas termasuk kebijakan pengetatan fiskal di Amerika Serikat, kata Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar.

"Tentu pemerintah harus mempersiapkan diri karena hal itu tidak mungkin terelakkan, karena situasinya sudah semakin global," kata Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebijakan pengetatan fiskal oleh pemerintah AS tidak hanya berdampak bagi Indonesia saja, tetapi secara global terjadi. Untuk itu dia meminta pemerintah mengambil beberapa langkah strategis menghadapi kebijakan tersebut.

Dia mengatakan, pemerintah harus bisa memfasilitasi pengusaha untuk bekerja dan berproduksi secara efisien. Hal itu menurut dia bisa dilakukan dengan langkah perbaikan infrastruktur untuk menunjang kelancaran produksi sehingga efisiensi produksi bisa tercapai.

"Pemerintah juga harus mendorong terwujudnya 'Good Corporate Governance'," ujarnya.

Sanny mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan dukungan bagi pengusaha dalam negeri khususnya terkait kepastian hukum. Dia mencontohkan dalam kasus pengupahan, pemerintah cenderung memprovokasi adanya kenaikan upah yang sangat tinggi sekitar 20-50 persen.

"Akhir-akhir ini pemerintah cenderung melepas dan mem-provoke tingkat upah melambung dan praktis upah yang diputuskan di Kabupaten/ Kota terasa besar sekitar 20-50 persen," katanya.

Menurut Sanny, pemerintahan di beberapa negara memberikan dukungan dan perlindungan bagi pengusaha dalam negeri seperti jaminan dan kepastian hukum dalam berusaha. Hal itu menurut dia yang diharapkan pengusaha dalam menjalankan aktivitas usahanya agar berjalan dengan lancar dan efisien.

Pemerintahan Presiden Obama diperkirakan akan mengambil kebijakan pengetatan fiskal domestik sesuai janji kampanyenya dalam Pemilihan Presiden AS beberapa waktu yang lalu. Jika kebijakan itu diambil, maka akan terjadi pengetatan belanja dan meningkatkan pajak di negeri tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor Indonesia ke AS tercatat mengalami penurunan senilai 120 juta dolar menjadi 9,9 miliar dolar pada periode Januari-Agustus 2012 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,65 miliar dolar yang diakibatkan lemahnya permintaan di AS.

Sementara impor Indonesia dari AS meningkat 11,8 persen menjadi 7,64 miliar dolar AS pada Januari-Agustus 2012 dari sebelumnya 6,84 miliar dolar pada periode yang sama tahun lalu.

I028