Jogja (ANTARA Jogja) - Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sedang mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang diharapkan mampu mendekatkan institusi pendidikan dengan pihak industri.
"Sistem berbasis `database` itu akan menghubungkan berbagai basis data di beberapa pemangku kepentingan, yakni Sekolah Vokasi UGM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan industri," kata Koordinator Vocational Development Center (VDC) Wikan Sakarinto di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia pihaknya sedang menyusun sistem informasi profil tenaga kerja sekolah vokasi yang memetakan komponen dan sebaran yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
"Hingga saat ini permasalahan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) masih dijumpai di lapangan. `Gap` antara Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kemnakertrans tentang upaya penyelarasan aplikasi KKNI dengan pihak industri masih belum terjembatani dengan baik," katanya.
Ia mengatakan kondisi itu menyebabkan konsep dan desain yang dikembangkan Kemdikbud bersama institusi pendidikan tinggi seperi universitas, sekolah vokasi maupun politeknik masih terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa respons konkret dari pihak industri.
Misalnya, KKNI jelas menyatakan tentang kesetaraan antara pendidikan vokasi dan akademik. Sayangnya penyerapan lulusan D4 yang merupakan S1 Terapan belum sepenuhnya disiapkan secara konkret oleh industri.
Menurut dia kondisi itu terjadi karena sistem kepegawaian di industri yang masih belum dapat membedakan dengan jelas antara lulusan D4 dengan S1 pada umumnya.
Padahal tampak jelas perbedaan bahwa lulusan D4 menyelesaikan pendidikan dengan komponen praktik sebanyak 60 persen dan teori 40 persen, sedangkan S1 90 persen pembelajaran didominasi teori.
Meskipun setara dalam KKNI, kata Ketua Program Studi Diploma Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM itu, antara lulusan D4 dan S1 tidak didesain untuk bekerja dalam bidang dan tanggung jawab yang sama.
"Persoalan lainnya adalah Kemnakertrans hingga kini masih berkutat dengan segala permasalahan TKI. Padahal terdapat institusi pendidikan vokasi setingkat SMK, sekolah vokasi, dan politeknik yang seharusnya bisa dilibatkan dalam menyiapkan TKI yang berkualitas dan bermartabat," katanya.
(B015)
Berita Lainnya
Kontrol pemerintahan, Ketua DPR RI harus dari pemenang Pemilu 2024
Jumat, 29 Maret 2024 4:30 Wib
Pakar UGM minta optimalkan kampung wisata sambut libur Lebaran 2024
Jumat, 29 Maret 2024 4:09 Wib
Pakar Geologi UGM sebut Selat Muria tidak akan muncul kembali imbas banjir
Senin, 25 Maret 2024 20:43 Wib
Peneliti UGM: Sungai Code Yogyakarta tercemar logam berat
Sabtu, 23 Maret 2024 22:32 Wib
Pakar UGM usul konten kampanye politik di medsos perlu diatur UU
Sabtu, 23 Maret 2024 5:46 Wib
UGM-Universitas Kyushu memperkuat kerja sama riset bidang kesehatan
Senin, 18 Maret 2024 21:16 Wib
Ahli UGM mengingatkan masyarakat tidak sembelihternak mati cegah antraks
Selasa, 12 Maret 2024 17:15 Wib
Pemda DIY-UGM menyiapkan konsep ubah pola pikir petani
Sabtu, 9 Maret 2024 6:44 Wib