SVLK untuk mewujudkan Indonesia tanpa "kayu haram"

id svlk untuk mewujudkan indonesia

SVLK untuk mewujudkan Indonesia tanpa "kayu haram"

Ilustrasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (Foto samantafoundation.org)

Bogor (ANTARA Jogja) - Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK yang dikembangkan lembaga berbagai pihak, adalah tekad mewujudkan industri kayu di Indonesia tanpa "kayu haram", kata pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Rini Trinirmalaningrum.


"Ini sekaligus jawaban atas sorotan dan kritik tajam LSM internasional terhadap isu pembalakan liar, dan pengelolaan hutan lestari di Indonesia sebagai paru-paru dunia," kata Direktur Perkumpulan Skala itu, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.


Terkait dengan itu, pihaknya bekerja sama dengan beberapa pihak mengadakan diskusi publik bertema "Diskusi Akhir Tahun, Perkembangan dan Tantangan SVLK sebagai Suatu Sistem untuk Mengatasi Illegal Logging dan Menumbuhkan Industri Kayu Indonesia di Pasar Global Menuju Pemberlakuan Kewajiban bagi Industri Kayu pada Januari 2013", di Kampus IPB Dragama.


Diskusi yang diselenggarakan pada pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIB di Auditorium Andi Hakim Nasution ini, mengundang sejumlah pakar kehutanan di antaranya Dekan Fahutan IPB Prof Bambang Hero Saharjo, Dr Herry Purnomo, Ir Bambang Hendroyono, Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto, dengan pembicara kunci Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto.


Trinirmalaningrum menjelaskan Indonesia menjawab sorotan dan kritik atas isu pembakalan liar dan pengelolaan hutan lestasi itu dengan mengembangkan penataan sistem legalitas kayu (SVLK), atau yang secara internasional dikenal dengan "Timber Legality Assurance System" (TLAS).


Ia mengatakan pada Januari 2013, SVLK akan ditetapkan oleh pemerintah sebagai "mandatory" atau kewajiban yang harus dimiliki kalangan industri kayu Indonesia.


Sementara, kata dia, hasil lobi internasional hampir menghasilkan kesepakatan pengakuan SVLK ini sebagai dokumen yang kredibel dan dapat diberlakukan oleh importer kayu dan produk kayu di Uni Eropa secara sukarela (Voluntary Partnership Agreement-VPA). "Sehingga, tentunya akan mempersempit gerak produk kayu ilegal di pasar Uni Eropa," katanya.


Menurut dia, sistem ini bukan hanya sekadar menjawab tantangan dari negara Eropa, karena pasar di Eropa sangat kecil, tetapi nantinya dapat menjawab tantangan dari negara lain, seperti Australia, Jepang, dan lainnya, yang akan segera memberlakukan UU Sertifikasi Legal Kayu.


Hingga akhir 2012, kata dia, SVLK menunjukkan perkembangan-perkembangan yang semakin signifikan, di samping munculnya tantangan-tantangan.


Salah satunya, menurut dia, adalah masih terdapatnya beberapa silang pendapat menjelang diberlakukannya SVLK oleh pemerintah sebagai kewajiban bagi industri kayu Indonesia pada Januari 2013.


"Dengan diskusi publik ini, kita harapkan akan terurai solusi-solusi yang dapat menguntungkan semua pihak," demikian Trinirmalaningrum.***2***


(A035)


Editor: Masduki Attamami
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar