Jakarta (ANTARA Jogja) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, konsep "blue economy" tidaklah hanya bersandarkan kepada sektor kelautan dan perikanan semata-mata tetapi juga terintegrasi utuh dengan sektor lainnya.
"Blue economy bukanlah ekonomi yang bersandarkan pada kelautan semata, tetapi dapat memberikan jaminan bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi namun juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan," kata Sharif Cicip Sutardjo, Jumat.
Menurut dia, paradigma "blue economy" merupakan sebuah model ekonomi baru dengan menggunakan logika ekosistem dalam menjalankan pembangunan kelautan dan perikanan sehingga dapat diterapkan pula di sektor lainnya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan tidak merusak lingkungan.
Ia juga mengatakan KKP sedang mengkaji dan menyempurnakan penerapan konsep blue economy di dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Pada dasarnya, ujar dia, konsep tersebut menitikberatkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang diarahkan untuk mencapai lima sasaran besar, yaitu efisiensi kekayaan alam, tanpa limbah, "social inclusiveness", keseimbangan antara produksi dan konsumsi, serta inovasi dan adaptasi.
Upaya untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan tersebut siap dilaksanakan di wilayah Indonesia Barat dan Timur sebagai pilot projectnya. Bahkan pada 26 November 2012 telah dilaksanakan lokakarya "blue economy" yang menghasilkan kesepakatan lima poin penting antara KKP dengan konseptor "blue economy", Gunter Pauli.
Berapa lima poin penting tersebut antara lain pengembangan usaha berbasis Blue Economy yang dimulai dengan budidaya rumput laut, artemia garam, dan pakan ikan.
Selain itu, KKP juga telah menetapkan strategi industrialisasi kelautan dan perikanan yang diarahkan antara lain untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Konsep Blue Economy ini dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi yang inovatif dan kreatif," katanya.
Tercatat pada 2011 tingkat pemanfaatan perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 5,03 juta ton atau hanya 77,38 persen dari potensi lestarinya sebesar 6,5 juta ton per tahun.
Sedangkan tingkat pemanfaatan perikanan budidaya payau (tambak) yang baru dimanfaatkan seluas 682.857 hektare atau 23,04 persen dari potensinya sebesar 2,96 juta hektare.
Sementara untuk pemanfaatan budi daya laut, terhitung masih relatif rendah yaitu sekitar 117.649 hektar atau 0,94 persen dari potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektare.
(M040)
