Bupati berharap kenaikan BBM tidak munculkan gejolak

id bupati bantul sri

Bupati berharap kenaikan BBM tidak munculkan gejolak

Bupati Bantul Sri Suryawidati (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (Antara Jogja) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Surya Widati berharap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang sudah diberlakukan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Sementara ini saya belum melihat adanya gejolak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Bantul. Dan saya berharap Bantul tetap kondusif dengan minim gejolak," katanya di Bantul, Senin.

Menurut dia, kenaikan BBM merupakan kebijakan pusat dan sudah final, sehingga bagaimanapun juga pemerintah daerah harus menerima keputusan pusat dan melaksanakan hingga di tingkat masyarakat lapisan bawah.

Meski demikian, kata dia pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempersiapkan antisipasi terutama pada dampak kenaikan harga ini bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) serta pengusaha lemah di Bantul.

Selain itu, kata dia bersama dinas terkait membahas kesulitan pengusaha kecil pascakenaikan harga BBM dan bagaimana solusinya, termasuk kebijakan lanjutan terkait dengan penganggaran.

"Tapi kami berharap tidak ada yang mengeluh, apalagi ada dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara (BLSM). Meski tidak bisa membantu 100 persen namun semoga bisa menjadi solusi," katanya.

Bupati juga mengatakan, program serupa dengan BLSM pernah digulirkan seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) beberapa tahun lalu, namun demikian pihaknya harus menomboki dengan APBD, karena ada selisih data warga miskin.

Meski demikian, kata dia kebijakan lanjutan terkait BLSM, pihaknya belum bisa memastikan apakah nanti bantuan bagi warga miskin yang tidak menerima BLSM itu berujud tunai atau program padat karya karena masih dibahas.

"Kalau boleh usul BLSM tidak berbentuk uang tunai melainkan berbentuk program kelompok yang berkesinambungan. Nantinya, bantuan APBD untuk warga miskin yang tidak menerima BLSM dimungkinkan berbentuk program kesejahteraan," katanya.

Menurut dia, meski tidak menyebutkan secara rinci berapa selisih data warga miskin versi pemkab dengan versi BPS, namun pada tahun lalu keluarga miskin yang tidak menerima bantuan pusat diberikan dengan program kelompok yang manfaatnya bisa dirasakan terus.
(KR-HRI)
Pewarta :
Editor: Heru Jarot Cahyono
COPYRIGHT © ANTARA 2024