BKKBN: penggunaan alat kontrasepsi DIY lebihi nasional

Bantul (Antara Jogja) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan pengunaan alat kontrasepsi pasangan keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta melebihi angka rata-rata nasional.

"Kita (nasional) masih sekitar 60 persen, sementara di Yogyakarta sudah hampir 70 persen, jadi di Yogyakarta sudah bagus," kata Kepala BKKBN Fasli Djalal usai Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-20 di Kabupaten Bantul, DIY, Selasa.

Menurut dia, bahkan angka penggunaan alat kontrasepsi di DIY telah melebihi target nasional yang sebesar 65 persen, dengan demikian secara nasional pihaknya masih perlu mengejar angka sekitar lima persen dalam tahun ini.

"Selama sepuluh tahun kemarin karena berbagai pertimbangan di otonomi daerah itu maka hanya ada kenaikan sekitar 0,5 persen, padahal kalau jaman orde baru lalu penggunaan kontrasepsi ada kenaikan sekitar dua persen per tahun," katanya.

Untuk memenuhi target, kata dia ada beberapa inovasi yang dilakukan BKKBN yakni dengan menyasar pasangan usia muda serta calon pengantin melalui pusat konseling remaja dan mobil klinik dengan mendatangi pasangan langsung.

"Jadi nanti selain dari pusat konseling remaja kita juga akan pendekatan kepada calon pengantin supaya merencanakan program KB, kalau perlu kita mendatangi mereka melalui mobil klinik, ketimbang mereka menunggu di klinik," katayna.

Meski demikian, kata dia pelayanan KB secara tradisional di daerah tetap akan lakukan disamping mengupayakan upaya terobosan untuk pasangan muda dengan harapan dua juta remaja Indonesia yang akan menikah mengikuti program KB.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKKBN juga memberikan penghargaan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta pejabat daerah setempat dan pihak terkait di DIY atas keberhasilan dalam program KB yang mencapai 70 persen tersebut.

Menanggapi penghargaan yang diterima itu, Gubernur DIY, Sultan HB X mengatakan rasa terima kasihnya dan menekankan bahwa penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para konsultan KB yang ada di wilayah.

(KR-HRI)