
Ketua MPR: demokrasi Indonesia terlalu "ribut"

Jakarta (Antara Jogja) - Ketua MPR Sidarto Danusubroto merasa prihatin dengan praktik demokrasi di Indonesia yang terlalu ribut atau hingar bingar.
"Keriuhan demokrasi sudah memprihatinkan," katanya dalam 'tausiah' politik menjelang berbuka puasa di Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) di Jakarta, Selasa malam.
Hadir dalam buka puasa itu, pendiri PPSN mantan Menko Polkam Widodo AS, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Prof Jusuf Goenawan, Wamentan Rusman, dan Kabulog Soetarto Alimuso. Sedangkan 'tausiah' Ramadhan disampaikan Ketua PBNU KH Said Agil Sjiradz.
Menurut Sidarto demokrasi yang terlalu 'noisy' belum bisa terima oleh bangsa Indonesia. "Demokrasi di Korsel orangnya sudah pinter dan perutnya kenyang. Di Indonesia belum kenyang perutnya," kata mantan anggota Komisi I DPR itu.
Keriuhan demokrasi itu, kata dia, diramaikan oleh pengusaha dan artis yang masuk parlemen. "Itulah demokrasi kita. Tapi kita tidak perlu kembali ke masa lalu, tidak otoriter seperti dulu. Untuk kembali ke pra reformasi tidak mungkin," katanya.
Dalam "tausiah" bidang kebangsaan dan kenegaraan itu, Sidarto meneekankan perlunya kajian soal demokrasi yang makin ribut. Ia juga mengatakan perlu dikaji juga distribusi kekuasaan pusat dan daerah.
"Bupati tak hirau gubernur, gubernur tak hirau presiden. Ada bupati yang ditanya gubernur, jawab apa urusannya tanya tanya kemana saya mau pergi," katanya.
Ketua MPR yang baru dilantik beberapa pekan itu meminta agar kajian PPSN dibangkitkan kembali.
Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kajian-kajian PPSN perlu digalakkan lagi. "Apa yang disampaikan pak Sidarto itu menjadi keprihatinan kita semua," katanya.
(A017)
Pewarta : Oleh Akhmad Kusaeni
Editor:
Masduki Attamami
COPYRIGHT © ANTARA 2026
