KKP dukung penerapan "blue economy" secara global

Jakarta (Antara Jogja) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung penerapan konsep "blue economy" (ekonomi biru) yang telah diterapkan institusi tersebut di Indonesia hingga lebih dapat menggema secara global.

"Dalam 'side event' (acara tambahan) sidang anggota Dewan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) ke-148 di kantor pusat FAO Roma, konsep 'blue economy' dibahas secara khusus para delegasi negara anggota," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, Sabtu.

Ia memaparkan, acara tambahan tentang inisiatif global FAO itu menyepakati ekonomi biru menjadi kunci strategi pengembangan kelautan dan perikanan dunia.

Terkait konsep Blue Economy/Blue Growth ke depan, ujar Sjarief, Indonesia telah mempersiapkan beberapa program implementasi konsep ekonomi biru seperti kerja sama dengan FAO di wilayah Lombok, NTB.

"Indonesia telah menginisiasi konsep 'blue economy' sebagaimana yang telah disampaikan Presiden RI-Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Rio+20 bulan Juni 2012 di Rio Janeiro, Brasil," katanya.

Sjarief juga mengemukakan, konsep ekonomi biru sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan telah menjadi isu pembahasan di berbagai forum internasional.

Konsep itu, ujar dia,  juga terus dikembangkan dalam rangka menyepakati cara terbaik dalam menyusun rencana aksi bersama di lingkup regional.

Ia juga mengatakan, pertemuan itu menunjukkan pentingnya hasil riset dan data penelitian yang ada untuk dapat diimplementasikan secara nyata sebagai kontribusi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu diperlukan inisiatif lintas sektoral agar implementasinya dapat memberikan dampak global guna meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan gizi, mengurangi kemiskinan masyarakat pesisir dan perairan umum, serta mendukung pengelolaan sumber daya perairan," kata Sjarief.

Sebagaimana diberitakan, KKP mendorong agar hasil budi daya dan tangkapan ikan dapat menjadi pangan pokok domestik dengan meningkatkan konektivitas dan mengutamakan kebutuhan untuk pasar dalam negeri.

"Komoditas ikan berpotensi menjadi salah satu bahan pokok, yaitu pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama," kata Direktur Pemasaran Dalam Negeri KKP Saadulah Mukti dalam seminar pangan, Senin (2/12).

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pasar Indonesia akan menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sehingga kawasan Asia Tenggara akan menjadi suatu kesatuan pasar.

Untuk itu, ujar dia, perlu peningkatan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk serta sinergitas kegiatan hulu hilir pembangunan kelautan dan perikanan guna memperkuat sistem produksi hulu hilir.

(M040)