Akademisi: pemerintah perlu buat kebijakan energi kolektif

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah perlu membuat kebijakan nasional pembangunan energi kolektif untuk meningkatkan produktivitas energi dan menurunkan pemakaian energi berbahan bakar minyak, kata Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Pratikno.

"Pemerintah diharapkan bisa mengurangi fragmentasi antarlembaga dalam kebijakan energi. Semua potensi harus didorong menyentuh upaya peningkatan produksi energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun energi terbarukan," katanya di Yogyakarta, Senin.

Pada kongres "Kedaulatan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat", ia mengatakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan energi terbarukan tepat guna perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan energi nasional.

"Komitmen tersebut dipilih sebagai upaya mengurangi konsumsi energi bahan bakar minyak yang sudah di luar kewajaran, yakni sekitar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sekitar Rp311 triliun," katanya.

Berkaitan dengan hal itu, kata dia, Universitas Gadjah Mada (UGM) aktif mengaplikasikan berbagai energi terbarukan. Sejumlah penelitian dan pengembangan teknologi baik dalam skala mikro maupun yang berteknologi tinggi terus didorong untuk bisa meningkatkan produksi energi terbarukan.

"UGM yang telah mengikrarkan diri sebagai laboratorium energi terus berupaya mengaplikasikan berbagai energi terbarukan. UGM akan terus memberikan contoh dan melakukan edukasi kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia, UGM mewujudkan implementasi penggunaan energi terbarukan melalui program praktik kuliah kerja nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa, pemanfaatan energi biomassa dari kotoran ternak untuk masyarakat perdesaan, dan penggunaan tenaga surya secara masif di sejumlah daerah.

"Selain itu, UGM juga akan terus berupaya menghasilkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang energi terbarukan. Dengan demikian, ke depan diharapkan bisa mewujudkan kedaulatan energi nasional," katanya.

(B015)