Mensos RI ekspedisi kemanusiaan di Kota Kupang

Kupang (Antara Jogja) - Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al-Jufri, akan melakukan Ekspedisi Kemanusiaan 2014 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu, pascamelakukan hal sama di 15 provinsi lainnya di Indonesia.

"Dalam kegiatan ekspedisi kemanusiaan tersebut, Menteri Sosial akan memberikan bantuan rehabilitasi 90 unit rumah tidak layak huni dengan nilai Rp10 juta setiap rumah," kata Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man di Kupang, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian Sosial telah mengalokasikan anggaran bantuan bagi 90 unit rumah tidak layak huni di Kota Kupang, dan sedang dilakukan pengerjaannya. "Satu rumah bantuan sudah selesai dikerjakan. Masih menyisahkan 89 unit lainnya," kata Hermanus.

Selain bantuan rumah untuk 90 unit rumah tidak layak huni, Kementerian Sosial RI juga memberikan bantuan kepada 50 kelompok usaha bersama (KUBE), dengan setiap kelompoknya mendapatkan anggaran Rp20 juta.

Kota Kupang, lanjut Hermanus, juga mendapatkan bantuan sarana lingkungan berjumlah Rp100 juta dan bantuan kebutuhan bagi 100 orang lanjut usia (lansia).

"Kita berterima kasih kepada kepedulian dari kementerian Sosial atas semua perhatian ini," katanya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang ini menjelaskan, Ekspedisi Kemanusiaan Kementerian Sosial tahun 2014 merupakan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial antarkawasan, dalam upaya penjangkauan terhadap lokasi-lokasi yang di dalamnya terdapat berbagai permasalahan sosial.

Kegiatan ini dilakukan mulai dari Nangroe Aceh Darusallam hingga Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Ekspedisi Kemanusiaan Kementerian Sosial etape kedua berlangsung di Kota Medan (27/1), dan pada etape pertama berlangsung di Idi Raya, Kabupaten Aceh Timur, dibuka Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (25/1) lalu.

Tujuan ekspidisi kemanusiaan Kementerian Sosial RI adalah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan program di awal tahun dan meningkatkan kualitas layanan dengan memadukan lintas program di lingkungan Kemensos, sebagai bagian pemerintahan pusat dengan dinas sosial sebagai bagian pemerintah daerah.

Selain itu, juga pemberian layanan melalui multi layanan yang melibatkan tenaga medis dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pemetaan dan jangkauan sosial melalui pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara langsung, peningkatan peran dan fungsi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial.
(KR-YHS)