PKBI: caleg perempuan harus bangun ketokohan perempuan

id pkbi caleg perempuan

PKBI: caleg perempuan harus bangun ketokohan perempuan

Direktur Eksekutif Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia Cabang Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Paulo Ngadicahyono (dokumen pribadi)

Direktur Eksekutif Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia Cabang Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Paulo Ngadicahyono
Kulon Progo (Antara Jogja) - Direktur Eksekutif Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia Cabang Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Paulo Ngadicahyono mengatakan calon anggota legislatif perempuan harus membangun ketokohan perempuan agar dipercaya masyarakat dan dipilih dalam Pemilu 2014.


"Calon anggota legislatif yang berhasil menjadi anggota dewan hendaknya mampu menyuarakan hak perempuan, suara rakyat, dan memperjuangkan hak seksual perempuan. Hal ini untuk membangun ketokohan perempuan," kata Paulo di Kulon Progo, Sabtu,


Menurut dia, kuota caleg perempuan 30 persen belum menjadi inspirasi bagi perempuan terjun dalam dunia politik karena di masyarakat belum percaya kepada caleg perempuan.


"Caleg perempuan harus mampu mengubah tiga hal utama, yakni kultural, budaya patriarki, dan relasi kuasa. Artinya, caleg perempuan harus berani mendobrak tatanan masyarakat," kata dia.


Namun, kata dia, caleg yang diusung partai saat ini masih menjadi korban gerakan politik. Mereka hanya sekadar pelengkap untuk memenuhi kuota caleg perempuan 30 persen.


"Ini sangat ironis, tapi ini realitas yang berkembang dalam dunia politik," katanya.


Selain itu, ia mengatakan, masih terjadi diskriminasi perempuan dalam segala hal. Contohnya, saat diskusi, suara perempuan tidak didengarkan dan menjadi pendapat kedua.


"Hal ini masih terjadi di masyarakat kita. Saat ini, tiga legislator perempuan DPRD Kulon Progo tidak bisa mempengaruhi hasil keputusan sidang. Mereka masih sekedar pelengkap saja," katanya.


Ia juga mengatakan berdasarkan diskusi antara anggota PKBI dengan beberapa caleg perempuan, hanya satu dari 10 orang yang memahami perjuangan perempuan di legislatif.


"Seharusnya partai politik harus membekali kadernya terkait kebijakan politik, bukan hanya sekedar pelengkap. Sebagai caleg atau anggota dewan harus memahami arah perjuangannya," kata dia.
(KR-STR)