Jogja (Antara Jogja) - Demokrasi ekonomi perlu dikembalikan pada hakikatnya sehingga dapat menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat di negeri ini, kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid.
"Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat atau koperasi dalam pemilikan faktor-faktor produksi dan partisipasi luas mereka dalam proses-proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional," katanya di Yogyakarta, Minggu.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) itu, demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan serta koperasi dan usaha-usaha kooperatif yang menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
"Dengan `platform` itu kita kembalikan hakikat demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan dengan ciri produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat," katanya.
Ia mengatakan secara garis besar sasaran pokok demokrasi ekonomi itu meliputi penciptaan peluang kerja, terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi penduduk miskin, pemerataan modal material, terselenggaranya pendidikan gratis atau murah, dan kesempatan mendirikan serikat-serikat ekonomi.
"Upaya mewujudkan sasaran pokok demokrasi ekonomi tersebut dapat dimulai dari ranah konstitusi melalui pengembalian Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sesuai dengan aslinya (plus substansi penjelasannya)," kata Edy yang juga Rektor UII.
Selanjutnya, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) hendaknya menjadi "penjaga gawang" demokrasi ekonomi, yakni dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dalam proses "judicial review" yang masuk ke lembaga hukum tersebut.
"Dengan demikian, dalam memutusnya tidak meloloskan setiap undang-undang yang beraroma privatisasi hajat hidup orang banyak dan bertendensi menggusur daulat rakyat menjadi daulat pasar seperti yang sudah dilakukan dalam kasus UU Sumber Daya Air, UU Migas, dan UU Ketenagalistrikan," katanya.
(U.B015)
Berita Lainnya
Rektor UWM mengusulkan pemerataan akses pendidikan tinggi dibahas di G20
Selasa, 15 Februari 2022 23:42 Wib
Jangan abaikan peran sektor pertanian pulihkan ekonomi
Senin, 15 November 2021 5:10 Wib
Rektor UWM: Kurikulum PT harus sesuai konteks zaman
Minggu, 7 November 2021 21:36 Wib
Akademisi: universitas harus jawab tantangan zaman
Kamis, 23 Januari 2020 23:50 Wib
Rektor UWMY: guru bisa memantau talenta anak
Jumat, 26 Juli 2019 0:18 Wib
BI jangan terburu-buru naikkan suku bunga acuan
Sabtu, 23 Juni 2018 9:12 Wib
Perguruan tinggi diharapkan orientasikan lulusan pencipta kerja
Kamis, 4 Februari 2016 23:21 Wib
Lebaran - Akademisi: banyak pemegang kekuasaan lakukan kebohongan
Jumat, 17 Juli 2015 8:28 Wib