DPRD diminta desak pembubaran ormas bertentangan pancasila

Jogja (Antara) - Gardha Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta meminta DPRD DIY dapat mendesak Polda DIY untuk membubarkan ormas di daerah setempat yang memiliki paham atau dasar perjuangan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Koordinator Gardha Bhinneka Tunggal Ika (Garbhita) Yogyakarta, Mustofa saat melakukan audiensi di DPRD DIY, Kamis, mengatakan berbagai peristiwa kerusuhan dapat dipicu oleh propaganda ormas-ormas yang tidak menghendaki adanya kebhinekaan atau pluralitas masyarakat.

"Kasus-kasus anarkis atau kekerasan tentu tidak begitu saja terjadi, melainkan adanya muasal penanaman paham yang menolak pluralisme di DIY," kata Mustofa.

Menurut dia pembubaran ormas tersebut sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ormas. Dalam ketentuan UU Ormas, disyaratkan bahwa ormas harus memiliki azas Pancasila, bukan justru bertentangan dengan Pancasila.

"Kami meminta agar kegiatan ormas tertentu apabila mengajak atau mengimbau masyarakat menentang keberagaman yang merupakan representasi Pancasila di DIY dapat segera ditindak," katanya.

Sementara itu, menurut dia, di tengah berbagai kasus intoleransi tersebut peran negara belum hadir secara maksimal, khususnya pihak kepolisian yang memiliki tugas melindungi, mengayomi, dan melayanai masyarakat serta penegakan hukum.

"Sering kami dapati adanya pembiaran terhadap adanya tindakan kekerasan dan diskriminatif. Bahkan tidak ada penyelesaian oleh pihak kepolisian," katanya.

Seperti diberitakan, di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi beberapa aksi intoleransi dan kekerasan, di antaranya terjadi pada Kamis (29/5) malam yakni penyerangan sekelompok orang di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman.

Selanjutnya pada Minggu (1/6), perusakan bangunan rumah di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Sleman.

Sementara itu, Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana mengatakan DPRD memiliki sikap mendukung penegakan Pancasila dan UUD 1945.

"Penegakan Pancasila menurut kami adalah harga mati. Apabila terjadi kasus-kasus kekerasan yang berusaha merusak keberagaman masyarakat, kami akan berkoordinasi dan memberika dukungan politik agar kepolisian dapat melakukan tindakan tepat," kata dia.

Sementara itu, ia juga meminta agar seluruh elemen masyarakat dapat bersama menciptakan suasana kondusif menjelang pelaksanaan Pilpres 2014.

"Kami mengajak semua pihak, tolong kita konsentrasi terhadap "gawe besar" untuk mencari pemimpin Indonesia dulu. Jangan sampai memanfaatkan isu sensitif untuk kepentingan politik praktis, kasihan masyarakat," kata dia.

(KR-LQH)