Akademisi: pemerintahan baru perlu tingkatkan pendidikan naker

id tenaga kerja

Akademisi: pemerintahan baru perlu tingkatkan pendidikan naker

Ilustrasi, Dinsosnakertrans Kulon Progo, DIY, memberikan pelatihan kerja pengelasan. (Humas Kabupaten Kulon Progo)

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintahan baru nanti perlu fokus meningkatkan pendidikan bagi tenaga kerja guna memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, kata seorang akademisi.

"Saat ini produktivitas serta pendidikan tenaga kerja Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lainnya. Perlu ada `upgrade` keterampilan bagi mereka," kata Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Maryatmo di Yogyakarta, Kamis.

Pendidikan bagi tenaga kerja, menurut dia, dapat berbentuk kursus singkat, atau dalam bentuk pendidikan formal atau informal lainnya secara intensif, sehingga kemampuan mereka dapat bersaing dengan tenaga terampil dari luar negeri.

"Jangan sampai nanti masih "mengekspor" tenaga kerja yang tidak ahli, karena hal itu hanya merendahkan nilai tawar mereka dalam kancah persaingan ketenagakerjaan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang," kata dia.

Saat ini, kata dia, rata-rata pendidikan tenaga kerja Indonesia masih rendah. Sementara yang mengaku mendapatkan pelatihan baru berkisar lima persen. Padahal hal itu berkaitan erat dengan produktifitas kerja yang kedepan sangat diperhitungkan.

"Saya kira tantangan ini belum cukup digarap," kata dia.

Di sisi lain, lanjut dia, dalam menyambut MEA 2015, tenaga-tenaga terampil dari luar negeri saat ini telah siap bersaing di pasar kerja Indonesia.

Dengan demikian, Maryatmo menilai perlu adanya regulasi khusus sebagai landasan pemenuhan pendidikan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja Indonesia.

Sementara itu, ia menambahkan, akses pendidikan bagi anak bangsa di Indonesia secara umum hingga saat ini juga masih minim. Hal itu, berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pendidikan saat ini.

"Lulusan usia pendidikan SD hingga SMP saja saat ini masih berkisar 50 persen, berarti sisanya justru masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun itu," kata dia.

(KR-LQH)
Pewarta :
Editor: Masduki Attamami
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar