Pemkab audiensi dengan warga terdampak bandara

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan audiensi dengan puluhan warga yang tergabung dalam Forum Bersama Lembaga Masyarakat yakni warga terdampak lokasi pembangunan bandara internasional di Kecamatan Temon.

Ketua Forum Bersama Lembaga Masyarakat (FBLM) Temon, Rapih Juwito, di Kulon Progo, Senin, mengatakan pihaknya bukan probandara, tapi masyarakat yang kritis terhadap rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon.

"Kami siap mendukung rencana pembangunan bandara, tapi kami juga bersikap kritis apabila tidak sesuai dengan harapan masyarakat," kata Rapih usai audiensi dengan Wakil Bupati Sutedjo dan Sekda Astungkoro.

Rapih mengatakan pandangan dan sikap yang disampaikan kepada Pemkab Kulon Progo merupakan rangkuman hasil pertemuan lembaga masyarakat di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran. Meliputi LPM Rukun Sejahtera, KSD Mitra, FRWT, MPK, dan tokoh masyaraka.

"Sebelum sosialisasi, kami sampaikan konsep ini. Seperti soal relokasi bagaimana, ruang usaha bagaimana," kata Rapih.

Ia mengatakan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, relokasi warga yang tanahnya digunakan untuk bandara menjadi tolok ukur empati dan kepedulian PT Angkasa Pura terhadap hak dan kepentingan dasar masyarakat.

"Warga meminta kavling relokasi seluaS 300 meter persegi per kepala keluarga (KK) diberikan secara cuma-cuma," katanya.

Selain itu, lanjut Rapih, untuk kepentingan relokasi usaha, tanah kas desa dan tanah puro Pakualaman dapat dibeli oleh warga dengan harga maksimal setengah dari nilai kompensasi yang diterima warga. Sebab, lokasi ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Petani perlu tanah agak luas untuk daya dukung ekonomi yang harus ada. Kami punya konsep kalau ada lahan PAG atau kas desa bisa dimanfaatkan oleh warga bagaimana caranya," kata dia.

Tokoh Masyarakat Peduli Kulon Progo (MPK) Bayu Puspo Putro mengatakan MPK siap mengawal dan mendampingi sosialisasi dan konsultasi publik rencana pembangunan bandara.

Pihaknya meyakini kelompok-kelompok kontra tidak akan memengaruhi jalannya sosialisasi sehingga sosialisasi akan tetap jalan dan bandara tetap di Kulon Progo.

"Intinya kami siap mendampingi seandainya nanti ada kelompok lain yang ingin menggagalkan sosialisasi, saya kira kami siap," kata dia.

Sekda Kulon Progo Astungkoro mengatakan konsep pandangan dan sikap masyarakat yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan disampaikan ke tim PT Angkasa Pura dan tim provinsi DIY. Masukan-masukan tersebut akan diberi ruang saat proses konsultasi publik setelah tahapan sosialisasi.

"Audiensi yang kami lakukan hanya bersifat satu arah. Apa yang menjadi harapan masyarakat, akan kami komunikasikan dengan pihak pemrakarsa. Sosialisasi dilaksanakan selama 20 hari dimulai Senin (15/9). Setiap desa terdiri dari dua atau tiga kelompok, dan setiap kelompok beranggota 200-300 orang," kata Astungkoro.

(KR-STR)