Dinas Pertanian bina petani langgar pola tanam

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan membina petani di wilayah setempat yang melanggar pola tanam guna menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pola tanam berkala.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Bantul Partogi Dame Pahpahan di Bantul, Rabu, mengakui masih banyak petani di wilayah setempat yang tidak menerapkan pola tanam yang tepat, sesuai anjuran instansinya.

"Memang tidak ada sanksi bagi mereka, mengingat saya adalah bagian dari petani, jadi kami hanya bisa membina dan melakukan pendekatan secara persuasif, agar mereka selanjutnya bisa menerapkan pola tanam yang tepat," katanya.

Dia menjelaskan pola tanam yang dianjurkan dinas tidak semua wilayah sama, namun berbeda tergantung kondisi.

Ia menjelaskan dari lahan pertanian seluas sekitar 15 ribu hektare terbagi dalam pola tanam padi-padi-padi, padi-padi-palawija, dan padi-palawija-palawija. "Misalnya dalam kondisi kemarau seperti ini petani di wilayah ini tidak dianjurkan menanam padi, namun kenyataannya para petani tidak melakukan itu, sehingga memang ada kekhawatiran bila tidak segera turun hujan ada masalah," katanya.

Ia mengatakan pola tanam yang tidak sesuai itu, selain mengancam kekeringan lahan pertanian tersebut, juga mengakibatkan penurunan suplai air ke daerah hilir atau lahan pertanian yang lebih rendah, sehingga berdampak pada irigasi pertanian lainnya.

Pegiat Serikat Petani Indonesia (SPI) Bantul Sumantoro, mengatakan hampir 7.000 hektare lahan pertanian di Bantul saat ini mulai mengalami kekeringan.

Bahkan, katanya, di sejumlah tempat, benih padi yang baru saja ditanam kemudian mati karena kesulitan air irigasi.
"Kekeringan sawah di Bantul di antaranya ada di bulak Nggluntung Desa Caturharjo, kemudian bulak Panjangrejo Pundong dan Tirtomulyo Kretek, bahkan sebagian sawah di daerah ini ada yang sudah `bero`," katanya.

Menurut dia, kekeringan yang melanda ribuan hektare sawah itu, disebabkan ketidaktegasan dinas terkait, salah satunya adalah tidak optimalnya kinerja petugas penyuluh lapangan (PPL), karena masih banyak petani yang tidak menaati pola tanam.

"`Masak` dalam satu blok (bulak) ada yang tanam padi, ada yang tanam palawija, kalau dinas tegas, ini tidak akan terjadi," katanya.

Ia mengatakan banyaknya petani "nakal" itu, tidak hanya merugikan petani yang sudah taat mengikuti pola tanam yang dianjurkan, namun juga petani yang memaksa menanam padi atau yang melanggar pola tanam sebenarnya juga rugi.

"Contohnya di Panjangrejo, Pundong, mereka memaksa menanam padi tapi akhirnya mati, namun di daerah lain padi mereka tetap hidup, tapi dampaknya siklus hama tidak terputus, sehingga seluruh petani kena dampak serangan hama," katanya.

(KR-HRI)