Ekonom: Jokowi genjot penerimaan pajak perluas fiskal

Jogja (Antara Jogja) - Presiden terpilih Joko Widodo perlu menggenjot penerimaan pajak untuk memperluas ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tony Prasetiantono.

"Penerimaan pajak perlu ditambah kisaran Rp250 triliun, dari target penerimaan pajak 2014 sebesar Rp1.100 triliun," kata Tony Prasetiantono di Yogyakarta, Rabu.

Dia mengatakan penerimaan pajak di Indonesia pada semester I tahun 2014 hanya mencapai 12 persen. Angka itu lebih rendah dibanding Filipina yang mampu mencapai 14,4 persen, Malaysia 15,5 persen, Thailand 17 persen, bahkan Norwegia mampu mencapai di atas 50 persen.

Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut, karyawan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini menurut dia juga masih perlu ditambah. Jumlah karyawan DJP hingga 2012 masih berjumlah 30.700 orang.

"Paling tidak selama lima tahun pemerintahan baru mendatang dapat bertambah menjadi 65 ribu orang untuk mengejar ketertinggalan tersebut," kata dia.

Karyawan pajak yang kini mencapai 32.000 orang harus ditambah untuk memperkecil jumlah para penggelap pajak dan penghindar pajak. Menurut dia jumlah karyawan pajak dapat ditambah hingga mencapai jumlah 100.000 orang.

Ia menilai dengan penambahan sumber daya manusia (SDM) DJP yang banyak maka akan semakin banyak pula petugas yang mengingatkan pembayaran pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak akan semakin besar.

Menurut dia, selain memperbaiki postur APBN, peningkatan penerimaan pajak secara maksimal juga akan mampu menutup utang pemerintah."Seharusnya bisa menutup utang pemerintah apabila penerimaan pajak dari masyarakat bisa maksimal," katanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.072 triliun. Realisasi penerimaan pajak sampai 26 September 2014 mencapai Rp683 triliun atau 63,71 persen dari target.

(T.KR-LQH)