FPDIP DPRD DIY dorong musyawarah-mufakat bentuk alkap

Jogja (Antara Jogja) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pembentukan alat kelengkapan dewan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY Eko Suwanto di Yogyakarta, Rabu, mengatakan sebagai pengamalan Pancasila dan komitmen yang tinggi untuk tidak menodai keistimewaan DIY, Fraksi PDI Perjuangan menempuh jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan, baik dalam pembahasan tata tertib, kode etik maupun dalam menyusun anggota dan pimpinan alat kelengkapan (alkap) DPRD DIY.

"Kami sangat percaya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Saratnya ada niat baik yang sama untuk melaksanakan Pancasila, menjaga Keistimewaan DIY, saling menghargai dan menghormati, dan sikap mental bersaudara sebagai satu bangsa, serta tidak mengedepankan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok diatas kepentingan rakyat," kata Eko.

Menurut Eko, musyawarah mufakat adalah tuntutan rakyat dan sejarah. Saat ini, anggota dewan sedang diuji dalam suasana keistimewaan DIY, apakah sanggup untuk mengedepankan kepentingan bersama rakyat atau secara egois menjalankan politik "penaklukan"? Sejarah yang akan mencatat.

"Kita percaya bahwa Pancasila dan Keistimewaan DIY akan menang dihati rakyat. Kita juga yakin, politik "penaklukan" kekuatan politik tertentu terhadap kekuatan rakyat hanya akan membawa kesengsaraan rakyat yang akan menumbuhkan antipati dan perlawanan rakyat," kata dia.

Ia mengatakan Fraksi PDI Perjuangan sangat menyadari bahwa tidak bisa berjuang sendiri dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, Pancasila dan UUD 1945, tujuan Undand-Undang Nomor 13 Tahun 2012, serta mengatasi permasalahan di DIY.

"Kami mengajak seluruh kekuatan partai lain dan masyarakat untuk bergotong royong mewujudkan masyarakat DIY yang sejahtera, adil dan makmur," katanya.

Sebagai langkah politik, kata Eko, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan fraksi partai lainnya.

Ia mengatakan harapan rakyat tidak ada kekuatan politik yang menang-menangan atau menghapus peran tanggung jawab fraksi partai lainnya.

"Harapan kami konsekuensi logis dari jalan musyawarah mufakat dapat dilaksanakan dalam penempatan anggota dan penyusunan pimpinan alkap DPRD dapat disusun dengan memberikan kepercayaan kepada seluruh fraksi di DPRD, tanpa terkecuali," katanya.

(KR-STR)